Jakarta - Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan agenda penting terkait evaluasi dan optimalisasi pengelolaan persuratan dan arsip, serta penguatan publikasi lingkup Ditjen Bina Adwil. Rapat ini berlangsung sebagai bagian dari implementasi kebijakan nasional reformasi birokrasi serta pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Acara ini dipimpin oleh Plh. Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Mey Rany Wahida Utami, S.STP, MM, serta dihadiri oleh seluruh perwakilan unit kerja eselon III di Lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Dalam arahannya, Mey Rany menekankan pentingnya digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan dan memberikan apresiasi atas kontribusi dalam peningkatan publikasi. “Sesuai arahan Dirjen, digitalisasi dan SPBE harus kita laksanakan. Hari ini kita memperingati satu tahun penggunaan SRIKANDI di lingkungan Ditjen Bina Adwil. Saya memberikan apresiasi kepada seluruh Kasubbag TU, konseptor, verifikator, yang hingga saat ini kita sudah bisa menjalani tantangan untuk melakukan sebuah perubahan di bisang persuratan. Selain itu saya juga ingin mengapresiasi tim media yang telah berkontribusi dalam meningkatkan publikasi hingga 200 persen,” ujar Mey.

Ditjen Bina Adwil menjadi salah satu pionir dalam penerapan sistem persuratan elektronik di lingkup Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi SRIKANDI yang mulai digunakan sejak 15 Januari 2024 telah mencakup seluruh proses administrasi, mulai dari registrasi surat masuk, nota dinas internal, hingga penandatanganan surat keluar.

Kegiatan ini menjadi ajang evaluasi pelaksanaan SRIKANDI selama satu tahun terakhir. Termasuk evaluasi adanya kesalahan berulang dalam proses persuratan, kurangnya kesadaran untuk melakukan monitoring secara berkala, perlunya ketelitian dalam verifikasi, penggunaan EYD, serta kesesuaian substansi surat dan penyesuaian format surat baru sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2024. “Ditjen Bina Adwil akan mengambil langkah strategis untuk menghadapi tantangan ini, termasuk mengundang pakar untuk meningkatkan kualitas penulisan persuratan agar lebih baik serta mengajarkan pembuatan konten media yang berkualitas,” ungkap Mey Rany.

Hingga 19 Januari 2025, Ditjen Bina Adwil telah mencatat 6.913 naskah surat masuk dan 6.357 naskah surat keluar. Selain itu, jumlah ekspos publikasi meningkat dari 2.098 pada tahun 2023 menjadi 4.419 pada tahun 2024. Direktorat Toponimi dan Batas Daerah serta Direktorat Kawasan Perkotaan dan Batas Negara menjadi unit kerja dengan kontribusi lonjakan pemberitaan tinggi dari tahun sebelumnya.

Kepala Bagian Umum, Rizza Kamajaya, menyoroti peran strategis tim media dalam mendukung transformasi digital di lingkungan Ditjen Bina Adwil. “Lonjakan pemberitaan hingga 210,75 persen pada tahun 2024 tidak lepas dari usaha konsisten tim media yang mengamplifikasi pemberitaan melalui multi kanal,” ujar Rizza.

Acara ini juga menjadi bagian dari upaya Ditjen Bina Adwil untuk mendukung program reformasi birokrasi, khususnya dalam membangun Zona Integritas dan komitmen Ditjen Bina Adwil dalam mendukung SPBE dan transformasi digital juga sejalan dengan Asta Cita Presiden. “Posisi Adwil sebagai komponen progresif dalam transformasi digital menunjukkan keseriusan dalam memperkuat birokrasi yang adaptif dan inovatif. Dengan keberhasilan ini, kami berharap dapat terus menjadi contoh bagi unit kerja lain di lingkup Kemendagri,” pungkas Rizza.

(Arifin).