Pekanbaru - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau meminta berbagai elemen mssyarakat bersatu untuk menyelesaikan sengketa lahan daerah ini. Harus diatur suatu strategi yang mengerucut untuk menyelesaikannya walau kasus per kasus harus diselesaikan.

Hal ini disampaika Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil saat membuka Rapat Koordinasi Konflik Lahan Masyarakat Adat Provinsi Riau Tahun 2024, Kamis (5/12/2024).

Kegiatan tersebut berlangsung dua hari, Kamis - Jumat (5-6/12). Selain pengurus LAMR, rapat diikuti Seri Mahkota Diraja Junjungan Adat LAMR, dan urusan masyarakat adat seperti Sakai, Bonai, Anak Rawa, dan XIII Kota Kampar.

Dari temuan DPRD Riau beberapa tahun lalu, diketahui kebun ilegal di Riau 1,8 juta hektar. Belum lagi lahan masyarakat yang 'terpakai' untuk itu. Lebih dari 300 titik sengketa lahan terjadi di Riau, yang antara lain berupa tanah atau dan hutan ulayat.

Di sisi lain, lahan terus berkurang, kata Datuk Seri Taufik yang dengan terisak kemudian mengatakan, tak ada jaminan ketersediaan lahan untuk anak cucu Riau pada masa depan. Untuk itu, hak agraria wajib diperjuangkan.

Datuk Seri Taufik mengatakan, perjuangan tersebut harus melalui strategi khusus. Misalnya, harus didorong bersama-sama lahan yang benar-benar teruji keabsahannya sebagai tanah ulayat.

"Walaupun sepuluh hektar, tetap kita perjuangkan bersama-sama karena tanah dan hutan ulayat bukan hanya persoalan material, tetapi marwah," ujar Datuk Seri Taufik dengan nada tegas.

(**).