Jakarta - Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan beberapa usulan ke Presiden Prabowo, terkait tata kelola pemerintahan. Hal itu disampaikannya saat puncak peringatan HUT ke-53 Korpri yang digelar di GOR Mahaka, Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (29/11/2024).

Dimana dalam acara tersebut, hadir sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (MenPAN-RB) Rini Widyantini, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo.

Dalam sambutannya, Prof Zudan mengawali dengan rasa syukur atas perjalanan panjang Korpri sebagai organisasi yang menaungi aparatur sipil negara (ASN) sejak 1971. "Alhamdulillah, pada usia 53 tahun ini, Korpri tetap utuh dan bersatu dari Sabang hingga Merauke," kata Zudan.  

Ia juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada seluruh anggota Korpri di berbagai wilayah. "Tetaplah semangat, berkarya, dan setia kepada negara hingga akhir," ujarnya.  

HUT ke-53 Korpri tahun ini mengambil tema Korpri untuk Indonesia. Menurut Prof Zudan, tema tersebut menjadi penegasan komitmen seluruh anggota ASN untuk mendarmabaktikan kemampuan terbaik demi bangsa.  

Selama bulan November, yang dikenal sebagai Bulan Korpri, berbagai kegiatan telah digelar di tingkat nasional maupun daerah. Prof Zudan menjelaskan beberapa kegiatan tersebut, seperti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), donor darah, bakti sosial, sunatan massal, operasi katarak, dan pertandingan olahraga, termasuk bulu tangkis nasional dan e-sport.  

"Kami juga mendukung program kemandirian pangan dan stabilisasi harga yang diusung Bapak Presiden melalui penandatanganan MoU dan PKS dengan BULOG," jelasnya.  

Prof Zudan juga menyinggung dua agenda demokrasi besar yang berlangsung tahun ini, yaitu Pemilu serentak pada Februari 2024 dan Pilkada serentak pada 27 November 2024.  
Ia mengapresiasi netralitas ASN yang terus terjaga selama pelaksanaan pemilu dan pilkada. "Semoga hasil dari pesta demokrasi ini mampu mendorong kesejahteraan masyarakat sekaligus memberikan perlindungan karir yang lebih baik bagi para ASN," katanya.  

Namun, Zudan juga menyoroti tantangan yang kerap dihadapi ASN pasca-pilkada, seperti pergantian pejabat yang tidak berdasarkan sistem meritokrasi. Ia menyebut fenomena "balas budi dan balas dendam" oleh kepala daerah terpilih sebagai praktik yang harus diakhiri.  

"Kami memohon kepada Bapak Presiden untuk memperkuat sistem meritokrasi agar ASN dapat bekerja dengan tenang, nyaman, dan lebih optimal," ujar Zudan.  

Pada kesempatan itu, Ketua Umum Korpri juga menyampaikan lima usulan strategis kepada Presiden untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan efektif:  

1. Evaluasi Desentralisasi dan Pilkada
   
Zudan meminta pemerintah mengevaluasi desain desentralisasi dan pilkada yang dinilai mahal dan membebani anggaran daerah. Ia menyoroti dampaknya terhadap kinerja ASN, terutama jika petahana ikut mencalonkan diri.  

2. Perlindungan Karir ASN
   
Ia menekankan pentingnya penerapan Meritokrasi secara konsisten untuk melindungi karir ASN. Zudan mengusulkan pembentukan Talent Pool Nasional dan Manajemen Talenta untuk memastikan pejabat eselon 1 dan 2 menjadi aset nasional yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat.  

3. Desain Pilkada Baru
   
Korpri mengusulkan perubahan desain pilkada agar lebih efisien dan tidak mengganggu netralitas ASN.  

4. Penerapan Single Salary System
   
Untuk mengurangi disparitas pendapatan ASN, Zudan mengusulkan penerapan sistem gaji tunggal (single salary system) yang berkeadilan.  

5. Peraturan Pemerintah tentang Korpri  
   
Ia meminta Presiden segera menandatangani rancangan Peraturan Pemerintah tentang Korpri yang telah tertunda selama lebih dari enam tahun.  

"Kami berharap, Peraturan Pemerintah ini menjadi hadiah istimewa untuk 4,7 juta anggota Korpri di seluruh Indonesia," tambahnya.  

Zudan menegaskan bahwa salah satu tugas utama Korpri adalah meningkatkan kesejahteraan ASN. Ia menilai langkah-langkah seperti meritokrasi dan sistem gaji tunggal akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan profesional.  

"Kami mendukung penuh program Bapak Presiden untuk mencopot ASN yang nakal atau tidak bekerja optimal, tetapi sistem meritokrasi harus tetap menjadi prioritas," jelasnya.  

Prof Zudan juga menyampaikan doa agar Presiden dan Wakil Presiden senantiasa sehat dan diberi kemudahan dalam memimpin Indonesia. Acara peringatan HUT ke-53 Korpri ini ditutup dengan berbagai kegiatan apresiasi, termasuk pemberian penghargaan kepada anggota Korpri yang berprestasi.

(Arifin).