Jakarta - Pemerintah tengah berfokus pada keselamatan transportasi dan peningkatan kewaspadaan di daerah rawan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) lebih proaktif dalam mendata dan menginventarisasi kegiatan masyarakat selama Nataru.

Mendagri menekankan, setiap aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerawanan perlu diatur dengan baik dan terkoordinasi. Langkah ini penting agar dapat meminimalkan risiko dan memastikan keselamatan maupun kenyamanan semua pihak.

“Kita meminta dari daerah-daerah untuk persiapan masing-masing,” katanya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri Persiapan Libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Jakarta, Jumat (22/11/2024).

Moda transportasi yang menjadi perhatian Mendagri salah satunya adalah moda transportasi laut. Dia mengingatkan pentingnya kewajiban pengelola kapal untuk menyediakan pelampung keselamatan (life vest) demi mengurangi risiko korban jiwa akibat kecelakaan. Pihaknya juga akan menyiapkan Surat Edaran (SE) berkaitan dengan hal tersebut.

“Kami juga akan memberikan Surat Edaran, Bapak Menteri Perhubungan dan jajaran polisi dan TNI yang ada unsur laut dan perairannya untuk mengingatkan para syahbandar untuk wajib pengelola kapal, transportasi kapal, termasuk kapal rakyat, itu menyiapkan life vest, pelampung. Rata-rata yang selamat adalah menggunakan pelampung,” ujarnya.

Selain itu, Mendagri juga menyoroti kebijakan maskapai penerbangan yang menaikkan harga tiket hingga batas tertinggi saat puncak musim liburan. Menurutnya, hal tersebut berpotensi memicu keluhan publik serta mendorong inflasi. Karena itu, pihaknya meminta Kementerian Perhubungan untuk memastikan agar harga tiket tetap terkendali.

“Terutama rute-rute ke daerah-daerah tempat liburan dan masyarakat yang akan pulang kampung untuk ber-Natal di daerah yang mayoritas umat Kristiani,” ucapnya.

Mendagri juga mengingatkan pentingnya pengelolaan kerumunan di berbagai tempat yang dipenuhi oleh kegiatan masyarakat. Terutama di daerah wisata seperti Bali dan pantai-pantai dengan risiko tinggi. Koordinasi dengan pihak kepolisian dan Pemda dinilai krusial untuk menghindari tragedi seperti peristiwa penumpukan massa di Itaewon, Seoul, Korea Selatan pada tahun 2022 lalu.

“Terutama yang [kegiatan] massal. Massal ini harus diidentifikasi betul oleh semua daerah, dan kemudian betul-betul diatur flow-nya. Ini kita tahu nanti di Ancol itu biasanya 300 ribuan, tapi sudah terbiasa. Template-nya di kepolisian sudah paham. Tapi beberapa daerah, mungkin akan terjadi penumpukan-penumpukan,” ungkapnya.

Dalam rangka mengantisipasi potensi kerawanan, Mendagri mendorong kepala daerah menggelar rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna mengidentifikasi dan memitigasi masalah khas yang terjadi di wilayah masing-masing. Selain itu, persiapan bahan pangan selama Nataru juga dipastikan tetap terkendali, sehingga tidak terjadi kelangkaan maupun kenaikan harga yang signifikan. Pendekatan yang komprehensif tersebut diharapkan dapat memastikan keselamatan, kelancaran transportasi, dan kenyamanan masyarakat selama Nataru.

“Mereka melaksanakan rapat mengidentifikasi kerawanan khas daerah masing-masing dan setelah itu nanti kita akan monitor mana daerah yang melaksanakan mana yang tidak,” pungkasnya.

(Ferdio).