Pelalawan - Ketua DPRD Pelalawan Baharuddin, SH MH mendukung penuh pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) PT Trisetia Usaha Mandiri (TUM). Demikian dikatakan Forum Masyarakat Penyelamat Pulau Mendol (FM-PPM) ketika menggelar pertemuan pada Senin pagi (08/08/2022).

"DPRD Pelalawan mendukung penuh agar HGU PT TUM dicabut, karena dari segi fisik tanah mereka tidak boleh beroperasi. Pasalnya, HGU PTNTUM berada pada areal gambut," pungkas FM-PPM

Dari segi administrasi, Baharuddin, SH MH DPRD Pelalawan juga akan mengawal pemerintah kabupaten Pelalawan agar tidak menerbitkan izin baru untuk PT TUM.

"Kita ketahui PT TUM ini tidak mempunyai AMDAL, IUP-B, dan izin lainnya. Kita disini berkomitmen kepada masyarakat Kuala Kampar dalam pencabutan HGU PT TUM oleh BPN. DPRD Pelalawan akan mengawalnya sampai selesai hingga HGU sah dicabut," terangnya.

Lanjut Baharuddin SH MH, DPRD Pelalawan akan mengirimkan surat resmi  ke pemerintah pusat yang ditujukan kepada Kementrian ATR/BPN, Komisi IV DPR RI, dan Presiden Joko Widodo.

"Kami akan mengirimkan surat kepada pemerintah pusat dalam rangka pencabutan HGU PT TUM, artinya DPRD Pelalawan  juga serius dalam menangani permasalahan ini," tukas Ketua DPRD Pelalawan.

Ditempat yang sama Koodinator FM-PPM yang juga tokoh masyarakat Kuala Kampar Kazzaini KS menyampaikan sangat mengampresiasi Ketua DPRD Pelalawan Baharuddin SH MH atas dukungannya dalam pencabutan HGU PT TUM.

"Kami berterima kasih DPRD Pelalawan sudah mendukung agar HGU PT TUM segera dicabut, untuk diketahui Pulau Mendol itu tidak layak dibuat perkebunan kelapa sawit, hal itu dikarenakan hampir sembilan puluh persen HGU PT TUM itu adalah kawasan kubah gambut, faktor ekologisnya sangat tidak bagus jika ada tanaman kelapa sawit," sampai Kazzaini KS.

Selanjutnya tokoh masyarakat Kuala Kampar M Nasir Penyalai menyebutkan hari ini masyarakat Penyalai Kuala Kampar secara menyeluruh menolak keberadaan PT TUM beroperasi di Pulau Mendul  Kuala Kampar.

"Masyarakat sampai hari solid menolak keberadaan PT TUM, kita juga mengapresasi langkah DPRD Pelalawan ikut serta dalam pencabutan HGU nya, ditambah lagi PT TUM tidak mempunyai izin yang lengkap," ucapnya.

Hal ini salah satu faktor karena areal HGU PT TUM berada pada kawasan gambut.

"Kami berharap serta dukungan dari semua pihak BPN segera melakukan proses pencabutan HGU PT TUM ini," pungkasnya.(Ben)