Jakarta - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah melaksanakan evaluasi kelembagaan sebagai upaya peningkatkan efisiensi kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang dijalankan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

"Sangat strategis sebetulnya rapat ini karena akan menentukan seperti apa BSKDN ke depan dalam struktur pemerintahan yang baru," ungkap Sekretaris BSKDN Noudy R.P. Tendean saat memimpin Rapat Evaluasi Kelembagaan BSKDN di Aula BSKDN, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Noudy menjelaskan, evaluasi yang dilakukan mencakup analisis menyeluruh terhadap struktur organisasi, fungsi, dan proses kerja BSKDN. Dalam proses ini, pihaknya akan berfokus pada hal-hal yang memerlukan perbaikan. Tidak hanya itu, penguatan kapasitas organisasi akan terus diupayakan agar ke depan BSKDN akan menjadi organisasi yang lebih responsif terhadap tantangan yang ada.

"Apapun yang kita cantumkan dalam kerangka kelembagaan harus ada dasar-dasar yang rasional," tambahnya.

Guna meningkatkan efisiensi kinerja organisasi, dirinya mengajak seluruh stakeholder untuk berkolaborasi dalam proses evaluasi ini. Menurutnya, upaya ini akan menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan berdaya saing tinggi. Selain itu, dengan langkah ini, dia juga berharap, BSKDN dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui tugas dan fungsi yang diembannya, yakni menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas.

“Kualitas kebijakan, tentunya kita sepakat kalau produk kita adalah rekomendasi kebijakan harus yang berkualitas. Kualitas kebijakan sangat ditentukan oleh berbasis riset,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Noudy juga berharap evaluasi yang dilakukan dapat memberikan rekomendasi konstruktif bagi BSKDN untuk mengimplementasikan langkah-langkah strategis yang mendukung visi dan misi Kemendagri. Dengan evaluasi yang sistematis, BSKDN bertekad untuk menjadi motor penggerak perubahan menuju birokrasi yang lebih baik.

"Kita harus betul-betul semangat untuk menggali tugas dan fungsi lembaga kita ke depan agar bisa menjadi penggerak dan merekomendasikan kebijakan di lingkungan pemerintahan dalam negeri," pungkasnya.

(Rls)