Jakarta - Keputusan-keputusan penting tercipta dalam pelaksanaan rapat Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau di Hotel Orchardz Jayakarta, Kamis (20/6/2024). Kegiatan ini dipimpin oleh Direktur Toponimi dan Batas Daerah, Raziras Rahmadillah, S.STP, M.A serta dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi terkait seperti Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai BIG, Pushidros TNI-AL, dan Badan Riset Inovasi Nasional, serta beberapa direktorat dan biro di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Revisi kebijakan mengenai pemberian dan pemutakhiran kode serta data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau yang ada di Indonesia menjadi agenda utama pada kegiatan ini.

Keputusan penting yang dibuat meliputi dilakukannya pencabutan atas Kepmendagri sebelumnya yang mengatur hal serupa, dan penyusunan rancangan kebijakan baru yang lebih komprehensif. Dalam prosesnya, terdapat penambahan dan verifikasi data terkait wilayah administrasi dan pulau-pulau, termasuk perubahan nama dan status wilayah di beberapa provinsi. Selain itu, rapat juga menyepakati penambahan beberapa pulau baru berdasarkan hasil penelaahan terbaru, yang akan diakomodir dalam dokumen resmi Gazeter Republik Indonesia.

"Kami berkomitmen untuk terus memperbarui dan memverifikasi data wilayah administrasi dan pulau di Indonesia. Keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat ini merupakan langkah konkret untuk memastikan akurasi dan keandalan data yang sangat penting bagi perencanaan pembangunan nasional," tegas Raziras

Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa data mengenai wilayah administrasi pemerintahan dan pulau di Indonesia selalu terbarukan dan akurat. Hal ini sangat penting untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional yang lebih efektif dan tepat sasaran. Rapat ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga keutuhan dan kejelasan informasi geospasial Indonesia.

"Dengan kerja sama yang baik antar instansi, kami yakin dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional. Kami mengajak semua pihak untuk terus mendukung upaya ini demi kemajuan Bersama," tutup Raziras.

(Rls)