Jakarta - Dirjen Bina Bangda, Kemendagri, Restuardy Daud, menyampaikan bahwa, perencanaan program kesehatan ibu dan keluarga berencana berbasis hak di berbagai daerah masih lemah dan belum menjadi prioritas utama.

Ini dinilai dapat menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Salah satu penyebab utama dari lemahnya perencanaan ini adalah keterbatasan pemahaman dan komitmen para pemimpin daerah terkait pentingnya kesehatan reproduksi.

"Pentingnya kesehatan reproduksi sering kali belum disadari oleh para pemimpin daerah, padahal kontribusinya sangat besar terhadap pembangunan sumber daya manusia di daerah," katanya, dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin (10/6).

Hal tersebut disampaikan Restuardy mewakili Wamendagri saat membuka acara Bridging Leadership terkait Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi (PPT Kespro) untuk Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu - Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA Siklus-10 (2021-2025) di Hotel Borobudur, Jakarta.

Menyikapi lemahnya perencanaan program kesehatan ibu dan keluarga berencana di daerah, Pemerintah melalui Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA Siklus-10 (2021-2025) menginisiasi pengembangan model Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi (PPT-Kespro).

Program PPT-Kespro dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen pemimpin daerah terhadap pentingnya kesehatan reproduksi dalam pembangunan sumber daya manusia.

Sebelumnya, PPT-Kespro telah diujicobakan di lima kabupaten piloting, yaitu Kabupaten Lombok Timur (NTB), Kabupaten Jember (Jawa Timur), Kabupaten Brebes (Jawa Tengah), Kabupaten Garut (Jawa Barat), dan Kabupaten Serang (Banten).

Uji coba ini memberikan pembelajaran penting kepada pemerintah daerah dalam proses koordinasi perencanaan dan penganggaran serta tata laksana program kesehatan reproduksi.

Melalui koordinasi lintas sektor yang optimal, diharapkan model ini dapat berjalan efektif dan mencapai hasil yang diinginkan.

Pengembangan dan diseminasi model PPT-Kespro menjadi langkah strategis dalam memperbaiki perencanaan dan implementasi program kesehatan reproduksi di daerah.

Dengan replikasi model ini, pemerintah berharap dapat mencapai penurunan Angka Kematian Ibu yang signifikan dan memastikan kualitas kesehatan reproduksi yang lebih baik di seluruh Indonesia.

"Kami memandang perlu dilakukan diseminasi ke seluruh daerah, khususnya 545 daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak secara nasional dan memiliki periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan berakhir pada tahun 2024," ujarnya.

Kemendagri berharap, dengan mengadopsi model PPT-Kespro secara luas, akan tercapai penurunan Angka Kematian Ibu yang signifikan dan kualitas kesehatan reproduksi yang lebih baik di seluruh Indonesia, mendukung pertumbuhan penduduk yang seimbang dan kualitas sumber daya manusia yang optimal.

(Rls/Mas H)