Bogor - Menjelang pesta demokrasi tahun 2024, tampak suhu politik sudah mulai memanas. Mengantispasi hal tersebut, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya melakukan edukasi politik yang masif kepada masyarakat dan para kontestan politik agar tidak terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat.

Hal ini disampaikan Presiden ketika memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas tentang persiapan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024 di Istana Kepresidenan Bogor, dikutip dari situs Kementerian Kominfo, Minggu (10/04/2022)

Presiden juga minta dilakukan edukasi, dilakukan pendidikan politik yang masif kepada masyarakat.

"Kepada para kontestan, jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu politik sara, saya kira kita memiliki pengalaman yang tidak baik di pemilu sebelumnya. Kita harapkan ini tidak terjadi di 2024," harap Jokowi.

Kepala Negara juga meminta agar alokasi dana untuk persiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 dapat segera diputuskan, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan laporan yang diterima Presiden, anggaran pemilu dan pilkada serentak tersebut diperkirakan mencapai Rp110,4 triliun, untuk KPU-nya Rp76,6 triliun dan Bawaslunya Rp33,8 triliun.

Dari yang diterima itu, Presiden minta data lebih detil lagi, dan dilakukan secara bertahap.  

Pada saat itu, Presiden juga mengarahkan agar pejabat bagi gubernur, bupati, dan wali kota yang masa jabatannya akan berakhir pada 2022 segera disiapkan dan diseleksi dengan baik.

Menurutnya, akan ada 101 daerah yang membutuhkan figur pejabat untuk mengisi kekosongan kepala daerahnya dengan rincian 7 gubernur, 76 bupati, dan 18 wali kota.

"Saya minta seleksi figur-figur pejabat daerah ini betul-betul dilakukan dengan baik sehingga kita mendapatkan pejabat daerah yang capable, memiliki leadership," jelas Presiden.

Dalam rapat tersebut turut dihadiri Menkpolhukam Mahfud Md, Hartarto, Muhadjir Effendy, Luhut Binsar Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Turut juga hadir Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. (Chika).