Gorontalo - Polemik pemberhentian Plt Kepala Desa Botumoputi Kecamatan Tibawa yang dijadikan Materi Kampanye oknum Anggota DPRD Kabupaten Gorntalo, sehingga beroleh tanggapan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gorontalo.

Kepada sejumlah Awak media Kadis PMD Zubair Pomalingo menjelaskan, bahwa pemberhentian Plt. Kepala Desa Botumoputi merupakan Wewenang Bupati selalu kepala pemerintahan di daerah, dan proses pemberhentiannya telah sesuai berdasarkan peraturan yang berlaku, dimana langkah ini diambil Pemerintah daerah dengan mempertimbangkan berbagai faktor.

Zubair menegaskan bahwa Plt Kepala Desa berdasarkan Evaluasi yang dilakukan Dinas PMD tidak mampu melaksanakan Menejemen Pemerintahan Desa secara baik, dan justru disinyalir menjadi provokator utama dalam terciptanya ketidakharmonisan di antara aparat Desa.

"PLT Kepala Desa yang diberhentikan memainkan peran yang provokatif dalam menciptakan disharmoni di antara aparat desa, menyulut ketegangan yang tidak pernah terjadi sebelumnya," terang Zubair Pomalingo.

Dengan adanya pemberhentian dan pergantian Plt. kepala desa Botumoputi diharapkan pemerintah desa dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta lebih efektif dalam menjalankan tugas-tugasnnya sebagaimana komitmen pemerintah kabupaten Gorntalo untuk memperkuat otonomi daerah dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil di tingkat desa dapat diawasi dan diatur secara efektif.

(Adn)