Pekanbaru - Rencana plesiran yang akan dilakukan Wali kota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT bersama rombongannya, terus mendapat kecaman dari masyarakat, hal ini juga terus ditentang oleh DPRD Pekanbaru.

Meski mendapat sindiran negatif dari berbagai pihak, namun Wali Kota Pekanbaru Firdaus MT nampaknya, belum mau mundur dari rencana tersebut.

Setelah ditentang oleh Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Ruslan Tarigan SPd, Sekarang Anggota DPRD Pekanbaru H Fathullah SH MH juga merespon, tentang rencana yang tak seharusnya dilakukan Wali Kota Firdaus, dan pejabat Pemko Pekanbaru tersebut.

Politisi senior ini justru meminta, agar Pemprov dan pemerintah pusat, tidak mengeluarkan izin Pemko Pekanbaru tersebut. Sebab, apapun alasannya, tidak tepat apalagi menggunakan APBD 2022.

"Kemendagri kita minta tidak sembarangan mengeluarkan izin perjalanan. Masyarakat Kota Pekanbaru tak sependapat dengan rencana (Pemko) itu," tegas Fathullah, Jumat (25/3/2022).

Saat ini, masyarakat Kota Pekanbaru sedang membutuhkan banyak anggaran untuk pembangunan, yang merupakan PR pasangan Wali Kota Pekanbaru Firdaus MT dan Wakil Wali Kota Ayat Cahyadi.

Baik itu masalah banjir, sampah, pembangunan infrastruktur, dan mahalnya minyak goreng, serta banyak hal penting lainnya.

"Saya dengar insentif RT dan RW belum dibayarkan. Mending uangnya untuk ini saja. Lagi pula, tidak pas waktunya pejabat Pemko jalan-jalan, karena masyarakatnya sedang kesusahan. Kepada pejabat Pemko lainnya, jangan bisikan ke Wali Kota untuk hal-hal yang tidak penting," katanya

DPRD Pekanbaru melihat tujuan Wali Kota dan pejabat lainnya tidak urgen (penting). Kultur dan geografis kita saja berbeda. Apa yang mau dijual atau dipromosikan di sana (Mesir)," tegasnya.

Selain meminta Pemprov dan Pusat membatalkannya, Fathullah juga berharap kepada Wali Kota, berpikir ulang dengan rencananya ini. Karena sudah dipastikan membuat masyarakat Pekanbaru kecewa.

"Masyarakat kini sedang susah-susahnya karena pandemi. Jangan habiskan uang APBD itu, hanya untuk syahwat plesiran," sarannya.

Fathullah justru menyarankan kepada Wali Kota Pekanbaru, untuk konsentrasi saja menyelesaikan program lokal, yang menyentuh masyarakat langsung.

Apalagi jabatan Wali Kota tinggal beberapa bulan lagi (habis per 22 Mei 2022).

Dia juga menyarankan pemerintah pusat dan Pemprov Riau agar selektif dalam mengeluarkan izin perjalanan wali kota dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru tersebut.

"Sebelumnya, pemprov dan Kemendagri harus melihat dulu urgensi perjalanannya itu seperti apa. Kalau sekiranya memberi manfaat untuk masyarakat, untuk menarik para investor masuk ke Kota Pekanbaru dan berpotensi menambah PAD ya sah-sah saja. Tapi kalau hanya plesiran, saya pribadi tidak setuju dan tolong dibatalkan," tutup Fathullah.

Sebelumnya Pejabat Pemko Pekanbaru kini masih menunggu, izin dari Pemprov Riau dan Kementerian, ikhwal rencana plesiran ke Mesir. (Ben).