Madina - Dalam Aksi Unjuk Rasa, Para Guru meminta agar Hasil seleksi Tambahan Agar dibatalkan demi rasa keadilan dan biarkan hasil CAT murni yang menjadi patokan kelulusan PPPK 2023 Kabupaten Madina

“Kita tidak boleh egois, sudah ada saudara saudara kita yang lulus, terus kita minta batalkan, menurut kami itu bukanlah solusi apalagi keadilan. itu hanya akan membuat buih kebencian diantara hati guru guru, karena belum tentu juga guru guru yang minta batalkan itu lolos apabila diadakan CAT murni,” jelasnya.

DPP IMA MADINA terhadap Persoalan PPPK saat ini di Madina agar terus memakai hati dan fikiran yang tenang. persoalan persoalan yang ada harus sama sama dikaji tanpa ada kebencian akibat peristiwa carut marut yang beredar diluar sana.

Terkait Hasil RDP DPRD Kab. Madina yang merekomendasikan untuk Dibatalkan hasil PPPK Tahun 2023 menurut kami bukan langkah solusi yang tepat, DPRD Madina harus bersikap adil jangan hanya mementingkan satu kelompok saja. DPRD Madina harusnya memikirkan sikap yang mereka ambil ini adalah pintu menuju kegaduhan dan membuat keresahan masyarakat di Kabupaten Madina.

DPRD Madina harus Arif dan bijaksana jangan sebelah mata memandang Persoalan PPPK Tahun 2023 ini. DPRD Madina juga harus memandang mereka mereka yang sudah dinyatakan Lulus Oleh PANSELNAS yang diantaranya juga Guru Guru yang sudah lama mengabdi, hal ini jangan dikesampingkan begitu saja.

“Guru PPPK yang tidak lulus tahun 2021 Lulus di Tahun 2022, Guru PPPK yang tidak lulus Tahun kemarin, Lulus di Tahun ini, Guru yang tidak lulus di tahun ini mungkin akan lulus di Tahun Depan, kan semua ada waktunya, semua sudah ada rezekinya, kita tidak boleh melawan harkat dan ketetapan rezeki, baik atau tidaknya itu sudah di porsikan oleh yang Maha Kuasa,” pungkasnya.

Terlebih lagi Bupati sudah mengeluarkan surat dengan Nomor 800/3676/BKPSDM/2023 atas Permohonan kepada Menteri PAN-RB tentang Pengangkatan Seluruh PPPK tahun 2024 tanpa seleksi apapun.

“Kita sudah baca bersama sama, Seharusnya Kita ikut mengawal dan menguatkan permohonan tersebut agar bisa Terealisasi, Seperti mendesak Menteri PAN-RB, Sehingga Tahun 2024 Semua Guru-guru kita diangkat menjadi PPPK, inilah yang benar benar solusi tanpa menambah kisruh dan kebingungan kepada guru-guru,” ujarnya.

bayangkan seandainya pengumuman di batalkan, kemudian menteri PAN-RB memberikan finalty kepada Kab. Madina. bukannya Kuota PPPK 2024 ditambah bisa jadi kuota Kab. Madina di kurangi atau ditakutkan tidak ada.

“Ya kita berharap kuota tahun depan lebih banyak daripada tahun ini, kalau di tanya hati masing-masing siapapun, maunya semua guru di Madina diangkat menjadi PPPK tanpa terkecuali, tapi setiap pihak Harus Sabar, kan semua ada proses dan pasti ada masanya.

(Magri)