Madina - Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Mandailing Natal mengutuk  sikap Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang mencoba mengalihkan perhatian publik. Dengan menyebut semua yang kalah bakal diterima dalam penerimaan PPPK tanpa testing pada 2024 nanti.

Ketua HMI MPO Cabang Mandailing Natal Muhammad Zulfahri didampingi pengurusnya mengungkapkan, ada dua persoalan mendasar dalam proses seleksi itu, Kamis (28/12/2023).

"Pertama, soal penilaian SKTT yang besar dugaan bersifat manipulatif. Dugaan ini kan menyangkut tindakan dua pejabat resmi yang bukan hanya melukai hati para peserta guru, tapi juga terkait dengan cacat moral dan kinerja bobrok birokrat," jelas Zulfahri.

Selanjutnya, mahasiswa STAIN MADINA ini mengungkapkan, beberapa pernyataan pejabat dinas terkait di media, masih coba-coba menunjukkan bahwa peserta ujian tidak paham peraturan dan karena ketidakpahaman itu mereka protes, gelar demo dan membuat pengaduan polisi.

"Itu kan tindakan yang kejam, keji. Udah coba-coba bikin rekayasa nilai, eh mereka malah tuding peserta gak paham peraturan," tambahnya.

Karena itulah, HMI MPO Cabang MADINA membuat pernyataan sikap mengutuk sikap Pemkab Madina. "Sudah sebegitu hebohnya, Diknas dan BKD malah alihkan soal ke 2024 dengan iming-iming bakal diangkat jadi PPPK tanpa CAT apalagi SKT. Sudah manipulatif, eh ini malah bikin ilusi lagi," ucapnya.

HMI MPO Cabang Mandailing Natal juga mempertanyakan terkait tadi pagi RDP di DPRD tadi di skors karena Kepala Dinas Pendidikan mengadakan pertemuan dengan kepala-kepala sekolah di SD 086 Dalan Lidang. Apakah yg menjadi urgensi dan apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

(Magrifatulloh)