Madina - Gejolak PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) karena adanya pengurangan nilai dan dugaan kecurangan lain tanpa penjelasan dari pihak pemerintah, dalam hal ini BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Mandailing Natal (Madina), mengerucut ke peloporan kepada pihak berwajib.

Aksi pelaporan itu berhembus di beberapa grup-grup WhatsApp yang berisi peserta PPPK yang merasa dicurangi. Beragam bukti pengurangan nilai itu berseliweran, termasuk di media sosial seperti Facebook.

AS salah satu keluarga peserta yang mengaku nilainya dikurangi menuturkan akan menggelar rapat terbatas dengan pihak-pihak kompeten serta beberapa peserta PPPK untuk membuat laporan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) c/q Dirkrimsus.

"Ini tidak bisa dibiarkan. Jangan pemerintah merasa bisa berbuat seenaknya dan memotong nilai orang lain untuk memuluskan kelulusan keluarga atau orang-orang dekatnya," katanya, Sabtu (23/12).

Dia menuturkan, apabila sampai hari Rabu (27/12) minimal ada lima peserta yang ikut turut melapor, maka malamnya akan langsung bergerak menuju Medan. "Saya yang akan langsung mengantarkan laporan ini," tegasnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Madina Abdul Hamid Nasution yang dikonfirmasi sejak pengumuman kelulusan, Jumat (22/12) malam, sampai berita ini dilansir tidak dapat dihubungi. Nomor seluler dan WhatsApp yang bersangkutan ditengarai tidak aktif.

Patut diketahui, pengumuman kelulusan seleksi PPPK di Madina dikeluarkan tengah malam. Lambatnya pengumuman keluar telah menimbulkan kecurigaan banyak orang, ternyata hal itu terkonfirmasi dengan banyaknya nilai peserta yang berkurang.

Bahkan, peserta dengan inisial ZF yang dalam sesi ujian CAT di Medan berada pada posisi ke-dua ternyata sesuai pengumuman BKPSDM tidak lulus. Dalam unggahannya di Facebook, yang bersangkutan menunjukkan adanya pengurangan nilai sampai 100 poin.

(Magrifatulloh)