Jakarta - Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana menyetujui 13 permohonan penghentian penututan berdasarkan keadilan restoratif.

Adapun 13 permohonan penghentian penututan yaitu:

1. Tersangka Eka Juniarti,  binti Wahad dari Cabang Kejari Sambas di Pemangkat tentang penganiyaan;
2. Tersangka Sandy Teguh Pribadi bin Adun (Alm) dari Kejari Tasikmalaya, tentang penggelapan dalam jabatan;
3. Tersangka Amrin bin Bujang dari KejariMuaro Jambi, tentang penadahan;
4. Tersangka Hendra Yanto  Sinaga anak dari Sianga Marudut, dari Kejari Muaro Jambi tentang pencurian;
5. Tersangka I Hitachi anak dari Saut Parlindungan Siahaan, Tersangka II Hendra Saputra alias Otoy bin Herman dan tersangka III, Yoga Fahrian alias Yoga bin Husaini, dari Kejari Tanjung Jabung Barat tentang penggelapan;
6. Tersangka Bassok Arrahman alias Basok bin Rustam , dari Kejari  Tanjung Jabung Barat tentang penadahan;
7. Tersangka Mat Ripiddin,BA bin H. Nazari, dari Kejari Sungai Penuh tentang penganiayaan;
8. Tersangka Adi Umbu Kabubu Mehang Jawa alias Adi Umbu, dari Kejari Sumba Timur tentang penganiayaan;
9. Tersangka Habib Umbu Ndima Wikar alias Bapa Ade, dari Kejari  Sumba Timur tentang penganiayaan;
10. Tersangka Diki Talumbani alias Bapa Anto, dari Kejari Sumba Timur tentang penganiayaan;
11. Tersangka Jendrit Tefnay, dari Kejari Timur Tengah Selatan tentang  penganiayaan;
12. Tersangka Kristoforus Demo Tukan alias Demo, dari Kejari  Flores Timur tentang  penganiayaan;
13. Tersangka Hendrikus Kolo alias Hendrik dari Kejari Timur Tengah Utara tentang  penganiayaan.

Menurut JAM-Pidum Dr.Fadil Zumhana, dari 13 Tersangka dengan kasus ada yang berbeda diberikan penghentian penututan beradasakan keadilan restoratif  diantaranya:

* Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan   permohonan maaf;
* Tersangka belum pernah dihukum;
* Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;
* Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (Lima) tahun;
* Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
* Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan   itimidasi;
* Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak membawa manfaat   yang lebih besar;
* Pertimbangan Sosiologis;
* Masyarakat merespon positif.

Selanjutnya JAM-Pidum memerintahkan, kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan surat ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdsarkan Keadilan Restoratif  sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat edaran JAM-Pidum Nomor:01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Pebruari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai  perwujudan kepastian Hukum.(Zai)