Jakarta - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI Bambang Soesatyo mengingatkan, komposisi calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) masih sangat dinamis. Siapapun sebaiknya menahan diri untuk tidak terburu-buru memberikan dukungan secara fanatik. Karena apapun bisa saja terjadi menjelang pendaftaran pasangan Capres-Cawapres pada Oktober 2023.

"Dukunglah Capres - Cawapres kita dengan sewajarnya. Tidak perlu fanatik menganggap paling benar sementara yang lainnya salah. Karena siapapun yang akhirnya resmi diusung oleh koalisi partai politik menjadi pasangan Capres dan Cawapres, merupakan putra/putri terbaik bangsa. Tugas kita sebagai rakyat, adalah mendukung dan memilihnya secara bijak. Jangan korbankan ikatan kebangsaan, hanya demi dukungan politik sesaat. Jangan korbankan soliditas kebangsaan, hanya demi kekuasaan," ujar Bamsoet saat menyampaikan materi dalam Rapat Kerja Nasional dan Rapat Pimpinan Nasional (Rakernas dan Rapimnas) Keluarga Besar FKPPI, di Lagoon Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta, Senin (11/9/23).

Turut hadir antara lain, Wakil Presiden RI ke-4 Jenderal TNI (purn) Try Sutrisno, Wakil Asisten Teritorial TNI Laksma TNI Suharto, Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo, Wakil Ketua Umum FKPPI Indra Bambang Utoyo, Sekjen FKPPI Anna R. Legawati, serta para pengurus pusat dan daerah FKPPI lainnya.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini mengingatkan, siapapun yang akhirnya terpilih menjadi presiden - wakil presiden RI, sepatutnya melanjutkan berbagai program pembangunan yang telah dijalankan Presiden RI Joko Widodo. Untuk memastikan agar berbagai program pembangunan tersebut tidak mangkrak, MPR RI saat ini sedang mempersiapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai payung hukum yang memastikan berbagai program pembangunan jangka panjang Indonesia tidak berhenti ditengah jalan.

"Salah satu manfaat besar PPHN yakni memastikan pembangunan IKN Nusantara tidak berhenti pasca Presiden Joko Widodo tidak lagi menjadi Presiden RI. Karena jika hanya diatur melalui Undang-Undang, pembangunan IKN Nusantara rawan ditorpedo melalui Perppu maupun diajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Bayangkan jika pemimpin selanjutnya tidak mau melanjutkan pembangunan IKN Nusantara, sudah berapa banyak uang rakyat yang terbuang sia-sia," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menekankan, sebagai organisasi yang lahir dari rahim TNI dan Polri, keluarga besar FKPPI wajib menjaga dan setia pada Sapta Marga sebagai doktrin prajurit TNI serta Tribrata dan Catur Prasetya sebagai doktrin anggota Polri. Karenanya, keluarga besar FKPPI yang maju dalam kontestasi Pemilu 2024, dari mulai DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi hingga Kabupaten/Kota, wajib turut serta menjaga kondusifitas bangsa.

"Keluarga Besar FKPPI tidak boleh menjadi bagian dari perusak ikatan kebangsaan. Justru kehadiran keluarga besar FKPPI dalam kontestasi Pemilu 2024 adalah untuk menjaga agar Pemilu 2024 dapat berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Penuh dengan kedamaian dan sukacita. Keterlibatan keluarga besar FKPPI dalam berbagai kontestasi Pemilu 2024 merupakan bagian dari ikhtiar untuk turut serta terlibat langsung dalam pembangunan bangsa, bukan untuk menjadi pemecah belah ikatan kebangsaan," pungkas Bamsoet. (**)