Meranti, - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyiapkan lahan seluas sekitar 9.000 meter persegi atau hampir satu hektare untuk mendukung rencana pembangunan rumah susun (rusun) bagi personel Polres Kepulauan Meranti. Rusun tersebut direncanakan dibangun di Desa Gogok Darussalam, Kecamatan Tebingtinggi Barat, tidak jauh dari Mapolres Kepulauan Meranti.

Kesiapan penyediaan lahan itu disampaikan Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar, dalam rapat koordinasi bersama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III dan Polres Kepulauan Meranti di Ruang Rapat Rupatama Lantai II Polres Kepulauan Meranti, Selasa (13/10/2026).

Rapat tersebut turut dihadiri Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita, S.I.K., Kepala BP3KP Sumatera III Iswanto, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Plt. Kepala Diskominfotik Kepulauan Meranti Sukri, S.E., serta Kabag Hukum.

Bupati Asmar mengatakan, pemerintah daerah siap mendukung pembangunan rusun tersebut melalui penyediaan lahan di sekitar kawasan Polres. Lahan yang disiapkan sebelumnya direncanakan untuk kebutuhan instansi lain, tetapi akan diupayakan untuk dialihkan guna mendukung pembangunan hunian personel kepolisian.

“Insya Allah, Pak Kapolres, segera kita berikan yang diminta oleh Polres. Diperkirakan sekitar 9.000 meter persegi, kurang sedikit dari satu hektare,” kata Asmar.

Menurutnya, pembangunan rusun diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan hunian yang layak bagi personel kepolisian sekaligus mendorong perkembangan kawasan di sekitar kompleks Polres.

Asmar juga menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mengupayakan lahan apabila terdapat program pembangunan rusun bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

“Kami juga sebagai pegawai, saya sebagai bupati, minta juga rumah susun untuk pegawai kami. Kami persiapkan lahannya,” ujarnya.

Ia berharap rencana pembangunan rusun Polres dapat segera ditindaklanjuti melalui pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis sehingga berpeluang direalisasikan pada 2027.

“Kita cek ulang lokasinya. Mudah-mudahan secepatnya akan dibangun,” tambahnya.

Sementara itu, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita mengungkapkan, kebutuhan hunian bagi personelnya masih cukup mendesak. Sekitar 50 hingga 60 persen personel Polres Kepulauan Meranti disebut belum memiliki rumah sendiri.

Sebagian personel masih menyewa rumah, sedangkan anggota yang berasal dari daerah setempat sebagian lainnya tinggal bersama orang tua.

“Harapannya, kami mendapatkan bantuan, baik nanti mungkin berupa rumah khusus ataupun rumah susun, mudah-mudahan secara bertahap,” kata Gede.

Ia menilai dukungan pemerintah melalui program perumahan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan personel sekaligus menunjang pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah Kepulauan Meranti.

Gede juga menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat untuk mengoptimalkan program bantuan perumahan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dalam kesempatan itu, ia menawarkan keterlibatan Bhabinkamtibmas untuk membantu pendataan calon penerima bantuan perumahan. Pendataan tersebut dapat dilengkapi dengan dokumentasi kondisi rumah guna memudahkan proses verifikasi.

“Datanya masyarakat bisa kita datangkan, input data, verifikasi, sekaligus kita bisa foto rumah masyarakat tersebut. Siapa tahu memang layak mendapatkan bantuan dari teman-teman balai,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala BP3KP Sumatera III Iswanto menjelaskan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki sejumlah program yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah dan masyarakat. Program tersebut mencakup pembangunan rusun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ASN, TNI-Polri, serta kelompok masyarakat tertentu.

Selain pembangunan rusun, pemerintah juga menjalankan program perbaikan rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Untuk Kabupaten Kepulauan Meranti, alokasi program tersebut pada tahun ini mencapai 997 unit.

“Meranti nomor satu, sedikit lagi 1.000 unit,” kata Iswanto.

Ia menyebutkan, total alokasi BSPS di Provinsi Riau tahun ini mencapai 7.046 unit yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota.

Iswanto mendorong Pemkab Kepulauan Meranti mengoptimalkan pendataan calon penerima bantuan, terutama melalui aplikasi Sibaru. Dokumentasi kondisi rumah, baik bagian luar maupun dalam, dinilai penting untuk mendukung proses verifikasi dan memastikan bantuan tepat sasaran.

Ia menegaskan, seluruh proses bantuan perumahan tersebut tidak dipungut biaya dari masyarakat. Warga diminta melaporkan apabila menemukan petugas yang meminta bayaran dalam proses pengajuan maupun penyaluran bantuan.

“Ini tidak ada pungutan biaya satu pun untuk masyarakat. Kalau ada tim kami yang memungut kepada masyarakat, silakan laporkan,” tegasnya.

Menurut Iswanto, Kepulauan Meranti sebagai daerah kepulauan sekaligus wilayah perbatasan memiliki peluang untuk mengoptimalkan berbagai program perumahan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, koordinasi lintas instansi perlu terus diperkuat agar bantuan perumahan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

(Am).