Makassar, - Organisasi Matador mempertanyakan penyebutan insiden kekerasan yang menewaskan Muhammad Akmal (24) pada 4 Oktober 2026 sebagai tawuran antarkelompok geng motor. Matador juga mendesak evaluasi terhadap program pembinaan kepemudaan di Kota Makassar.

Ketua Matador, Izwar Karaeng Emba, menilai kepolisian perlu menjelaskan dasar penyebutan tawuran, termasuk bukti yang menunjukkan adanya kesepakatan antarkelompok serta keterlibatan masing-masing individu dalam rencana tersebut.

Menurut Izwar, keberadaan konflik antarkelompok tidak serta-merta membuktikan bahwa setiap orang yang berada di lokasi mengetahui atau menyetujui rencana tawuran.

Ia juga menyoroti informasi mengenai 19 orang yang diamankan dalam perkara tersebut. Menurutnya, proses hukum harus tetap mengedepankan bukti dan tidak terburu-buru menyimpulkan keterlibatan korban.

Matador meminta kepolisian mengungkap perkembangan penyidikan secara transparan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai peristiwa yang menyebabkan Akmal meninggal dunia dan seorang pemuda lainnya mengalami luka berat.

“Jangan sampai penggunaan satu istilah membuat publik kehilangan fokus terhadap tindakan kekerasan yang merenggut nyawa manusia,” ujar Izwar dalam pernyataan sikapnya.

Selain menyoroti penanganan kasus, Matador mempertanyakan efektivitas program pembinaan kepemudaan yang dijalankan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar.

Izwar menilai keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan atau seremoni, tetapi juga perlu dilihat dari jangkauan peserta, keberlanjutan pembinaan, serta dampaknya terhadap pencegahan konflik di kalangan pemuda.

Ia mendorong Pemerintah Kota Makassar mengevaluasi program tersebut menggunakan indikator yang terukur, terutama dalam menjangkau kelompok remaja yang rentan terlibat kekerasan.

Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan anggaran dan kegiatan pembinaan kepemudaan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Matador juga menyatakan telah menjalin komunikasi dengan The Legend 120, yang disebut sebagai kelanjutan komunitas eks Batalyon 120. Menurut Izwar, komunikasi tersebut menjadi langkah awal untuk membangun konsolidasi dalam mendorong pencegahan kekerasan dan penguatan pembinaan generasi muda.

Ia menyebut konsolidasi itu direncanakan berfokus pada dialog lintas komunitas, advokasi korban, pendidikan antikekerasan, serta penyampaian aspirasi kepada pemerintah dan kepolisian.

Izwar menegaskan, gerakan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan aparat, melakukan persekusi, ataupun membalas kekerasan dengan kekerasan.

Minta Penanganan Kasus Transparan

Menutup pernyataannya, Matador meminta kepolisian menjelaskan dasar penyebutan tawuran serta mengungkap bukti yang mendasari penetapan peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.

Organisasi itu juga mendorong Pemerintah Kota Makassar mengevaluasi program kepemudaan dan memperkuat koordinasi dengan komunitas masyarakat untuk mencegah kekerasan berulang.

“Kami menghormati kerja kepolisian dalam mengungkap pelaku. Namun, masyarakat tetap memiliki hak untuk mempertanyakan penjelasan yang disampaikan. Keadilan bagi Akmal harus ditempatkan di atas kepentingan membangun narasi apa pun,” kata Izwar.

Matador berharap penanganan perkara tersebut berjalan transparan dan adil, disertai langkah pencegahan yang mampu meningkatkan rasa aman masyarakat.

(Robby).