Malinau, - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memimpin rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Selasa (6/10/2026).

Rakor yang digelar di Kantor Bupati Malinau tersebut membahas kondisi infrastruktur jalan di kawasan perbatasan negara, termasuk akses menuju wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan.

Tito mengatakan, sejumlah akses menuju kawasan perbatasan masih menghadapi kendala sehingga berdampak terhadap mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.

“Harus melalui seperti Krayan, harus melalui jalan udara atau jalan sungai, sampai berhari-hari. Nah, ini buat kita juga prihatin,” ujar Tito.

Menurut Tito, pemerintah telah membahas kondisi tersebut untuk mencari langkah penanganan. Pembahasan kembali diperkuat setelah Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Sjafrie Sjamsoeddin meninjau kawasan perbatasan dan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait.

Tito menyebut Kementerian Pekerjaan Umum telah menyampaikan kesanggupan untuk menyelesaikan pembangunan akses jalan tersebut dalam kurun waktu tiga tahun, mulai 2027 hingga paling lambat awal 2029.

“Nah, oleh karena itu Pak Menhan menelepon saya, menelepon Menteri PU, agar dikoordinasikan akses jalan ini harus bisa dituntaskan,” katanya.

Berdasarkan paparan Kementerian PU dalam rakor, kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp32 triliun. Tito meminta kementerian terkait mematangkan rencana pembangunan berdasarkan skala prioritas.

Prioritas pembangunan, kata Tito, juga perlu mempertimbangkan wilayah yang memiliki penduduk agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kita akan matangkan dulu konsep, tadi dari PU akan mematangkan konsep Rencana Induk Pembangunannya, dan dibelah per tahun, sesuai skala prioritas tadi, berapa anggaran tiap tahun. Setelah itu kami akan melapor kepada Bapak Presiden,” ujarnya.

Tito juga mendorong agar koordinasi lintas kementerian dan lembaga dilakukan secara berkala untuk memantau perkembangan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan.

Ia menilai pembangunan infrastruktur perbatasan tidak hanya berkaitan dengan konektivitas dan pemerataan pembangunan, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam memperkuat kawasan perbatasan sebagai bagian dari wilayah terdepan Indonesia.

Rakor tersebut turut dihadiri Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, Bupati Malinau Wempi Wellem Mawa, Direktur Pertahanan Kementerian Pertahanan Raymond Lambok Malindo Sitanggang, Plt. Direktur Pembangunan Jalan Kementerian PU Moch. Iqbal Tamher, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kaltara Kementerian PU Tri Bakti Mulianto, serta sejumlah pihak terkait.

(**).