Jakarta, - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menggelar koordinasi lintas instansi bersama Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta jajaran Pangdam, Kapolda, hingga Dandim dari tiga wilayah tersebut.

Koordinasi itu dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan uji coba Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital yang saat ini berlangsung di lapangan.

Luhut mengatakan, konsolidasi tersebut diperlukan untuk memastikan transformasi pelayanan publik dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat bawah.

“Dalam pertemuan ini saya memberikan instruksi krusial: kita wajib memperluas jaringan Agen Perlinsos secara masif dengan melibatkan ASN, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas,” ujar Luhut.

Menurut dia, ASN dan aparat kewilayahan memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memahami kondisi warga di wilayah tugasnya.

Luhut menegaskan, Agen Perlinsos tidak memiliki kewenangan untuk menentukan seseorang berhak atau tidak menerima bantuan sosial. Peran agen sebatas membantu masyarakat mengakses layanan dan melakukan pendaftaran.

“Tugas mereka murni sebagai ‘loket pelayanan bergerak’ yang membantu warga untuk mendaftar kapan saja dan di mana saja,” katanya.

Adapun keputusan mengenai penerima bantuan, lanjut Luhut, dilakukan melalui proses verifikasi sistem berdasarkan integrasi data nasional.

Ia menjelaskan, mekanisme pengajuan bantuan sebelumnya melalui sejumlah tahapan berjenjang yang dinilai membutuhkan waktu. Melalui sistem baru, masyarakat yang merasa membutuhkan bantuan dapat melakukan pendaftaran secara mandiri maupun mengajukan sanggahan terhadap desil untuk ditinjau kembali.

“Keputusan akhir sepenuhnya berjalan melalui verifikasi sistem otomatis yang obyektif berdasarkan integrasi data nasional,” ujar Luhut.

Dalam tahap uji coba, Luhut menyebut sebanyak 4,3 juta kepala keluarga (KK) telah terdaftar di 258 kabupaten/kota. Jumlah tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 48 juta KK pada Desember mendatang.

Untuk wilayah Jawa, kebutuhan Agen Perlinsos diperkirakan mencapai sekitar 250 ribu agen.

Masyarakat yang ingin berkontribusi sebagai Agen Perlinsos dapat melakukan pendaftaran melalui laman resmi yang disediakan pemerintah.

Luhut mengatakan, pengembangan sistem tersebut diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap perlindungan sosial.

“Jangan sampai ada masyarakat yang berhak, tetapi tidak mendapatkan bantuan hanya karena tidak tercatat atau kesulitan mengakses sistem,” ujarnya.

Ia menekankan, pelayanan publik perlu semakin dekat dan mudah diakses agar bantuan sosial dapat diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria sesuai mekanisme yang berlaku.

(***).