Jakarta, - Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan TNI Angkatan Udara (TNI AU) memperkuat sinergi dalam pembinaan mental dan kehidupan keagamaan prajurit serta keluarga. Kedua pihak juga mulai menyiapkan roadmap menuju nota kesepahaman (MoU) terkait pelayanan pastoral bagi personel TNI AU yang beragama Katolik.

Langkah tersebut dibahas dalam audiensi Kepala Dinas Pembinaan Mental dan Ideologi TNI Angkatan Udara (Kadisbintalau) Marsma TNI Jaeetul Muchlis, M.Ag., bersama jajaran dengan Ketua KWI Mgr. Antonius Subiyanto Bunyamin, OSC, di Kantor KWI, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Pertemuan membahas penguatan pelayanan rohani bagi prajurit TNI AU dan keluarganya, termasuk persoalan keterbatasan imam yang selama ini menjadi salah satu tantangan dalam pembinaan umat Katolik di lingkungan TNI AU.

Jaeetul mengatakan audiensi tersebut merupakan bagian dari upaya TNI AU membangun komunikasi dengan berbagai lembaga keagamaan. Menurutnya, kerja sama diperlukan agar kebutuhan pembinaan mental dan kehidupan keagamaan prajurit dapat dikoordinasikan secara lebih baik.

“Kami datang selain untuk menjalin komunikasi, juga ingin membangun kerja sama ke depan. KWI merupakan wadah Gereja Katolik di Indonesia, sehingga kami berharap berbagai kebutuhan pembinaan prajurit dan keluarga Katolik dapat dikoordinasikan melalui jalur yang tepat,” ujar Jaeetul.

Ia menilai pembinaan mental memiliki peran strategis dalam membentuk karakter prajurit. Karena itu, rumah ibadah di lingkungan TNI AU diharapkan tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga ruang pembinaan moral, solidaritas sosial dan moderasi beragama.

Jaeetul menegaskan kehidupan keberagamaan prajurit perlu terus diarahkan pada sikap moderat sekaligus memperkuat komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketua KWI Mgr. Antonius Subiyanto Bunyamin menyambut positif rencana kerja sama tersebut. Ia menilai TNI AU memiliki perhatian terhadap pembinaan kehidupan beragama dan penerapan moderasi beragama di lingkungan institusi.

“Kami melihat Angkatan Udara berada di jalur terdepan dalam moderasi agama. Kami merasakannya di keuskupan-keuskupan, dengan adanya personel TNI AU yang mengedepankan kualitas dan profesionalitas sebagai anggota TNI, bukan semata-mata soal agama,” kata Mgr. Antonius.

Ia menjelaskan KWI merupakan wadah musyawarah dan kebersamaan para uskup. Saat ini, Gereja Katolik Indonesia memiliki 39 keuskupan yang dapat menjadi jejaring dalam mendukung pelayanan pastoral bagi personel TNI dan keluarganya di berbagai daerah.

Menurutnya, keterbatasan jumlah imam yang tersedia di lingkungan TNI menjadi salah satu hal yang perlu dicarikan solusi bersama. KWI siap memperkuat koordinasi dengan keuskupan-keuskupan setempat agar pelayanan rohani tetap berjalan.

Hal senada disampaikan Rm. Yos Bintoro, Pr. Ia menilai keberadaan imam yang memberikan pelayanan secara berkelanjutan diperlukan, terutama di sejumlah pusat pendidikan dan satuan strategis TNI AU.

“Kami berharap ke depan ada imam yang dapat masuk dalam struktur organik sehingga pelayanan dan pembinaan dapat berlangsung secara berkesinambungan,” ujar Rm. Yos.

Ia menyebut kerja sama antara institusi keagamaan dan TNI bukan hal baru. Pengalaman pembinaan lintas agama di lingkungan TNI dinilai dapat menjadi dasar untuk membangun pola kerja sama yang lebih sistematis antara TNI AU dan Gereja Katolik.

Pelayanan pastoral Katolik bagi personel TNI dan Polri juga terus dikembangkan melalui koordinasi dengan para uskup di sejumlah wilayah, termasuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara Timur dan Jawa.

Jaeetul menyambut baik perkembangan tersebut dan meminta setiap kegiatan pelayanan rohani Katolik yang melibatkan prajurit TNI terus dikoordinasikan dengan Disbintalau. Dengan demikian, pembinaan rohani dapat terintegrasi dalam program pembinaan mental TNI AU.

“Yang kita kerjakan adalah objek yang sama, yaitu umat. Kita ingin bergandengan tangan dalam moderasi beragama agar ekspresi keberagamaan tidak menjadi sumber persoalan, tetapi justru memperkuat persatuan,” tegasnya.

Ia menambahkan keterbatasan personel dan anggaran tidak semestinya menjadi hambatan dalam memberikan pembinaan. Kolaborasi dengan lembaga keagamaan diharapkan dapat membantu mencari solusi terhadap berbagai kebutuhan prajurit dan keluarganya.

Mgr. Antonius menegaskan KWI terbuka untuk memperkuat kerja sama tersebut. Jejaring pembinaan mental TNI di berbagai keuskupan dinilai dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan tanpa harus membentuk struktur baru.

“Kami menyediakan diri untuk bekerja sama. Mudah-mudahan di semua keuskupan ada pelayanan seperti ini dan ke depan dapat dilakukan pertemuan nasional para pembina pastoral bagi prajurit,” katanya.

Audiensi ditutup dengan komitmen kedua pihak untuk melanjutkan komunikasi dan menyusun langkah konkret menuju MoU. Kerja sama tersebut diharapkan menjadi landasan penguatan pembinaan mental, pelayanan rohani dan moderasi beragama bagi prajurit serta keluarga TNI AU.

(M.Husnie).