Palopo, - Informasi mengenai dugaan peredaran obat keras tertentu di wilayah Kota Palopo dan Luwu Raya, Sulawesi Selatan, mendapat perhatian masyarakat.

Obat keras yang penggunaannya seharusnya mengikuti ketentuan dan pengawasan tenaga kesehatan dinilai perlu menjadi perhatian apabila ditemukan peredaran yang tidak sesuai dengan aturan.

Berdasarkan informasi yang diterima redaksi, terdapat dugaan aktivitas penjualan dan distribusi obat keras oleh pihak tertentu di wilayah tersebut. 

Salah satu pihak yang disebut dalam informasi itu adalah seseorang berinisial SHT, yang disebut memiliki keterkaitan dengan pihak berinisial MHD.

Namun, informasi tersebut masih berupa dugaan dan belum dapat dipastikan sebagai fakta hukum. Redaksi tidak menyimpulkan adanya keterlibatan SHT maupun MHD sebelum terdapat hasil pemeriksaan atau keterangan resmi dari aparat berwenang.

Atas informasi tersebut, Polres Palopo dan Polda Sulawesi Selatan diminta melakukan verifikasi dan pendalaman secara profesional untuk memastikan kebenarannya.

Pendalaman dapat mencakup aspek legalitas pengadaan, penyimpanan, penjualan, serta distribusi obat. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, aparat dapat menelusuri asal obat dan jalur distribusinya sesuai ketentuan hukum.

Informasi lain mengenai dugaan distribusi obat ke luar wilayah Palopo dan Luwu Raya juga perlu diverifikasi berdasarkan bukti yang sah.

Begitu pula dengan informasi mengenai dugaan adanya sarana atau alat yang disebut berkaitan dengan produksi obat. 

Hal tersebut belum dapat disimpulkan dan sepenuhnya menjadi kewenangan aparat serta instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan.

Diminta Telusuri Jika Ada Indikasi Tindak Pidana

Selain aspek distribusi, aparat juga didorong menelusuri transaksi keuangan apabila dalam proses penyelidikan ditemukan bukti yang mengarah pada dugaan tindak pidana dan adanya aliran dana yang berkaitan dengan aktivitas tersebut.

“Kami meminta aparat menindaklanjuti informasi ini berdasarkan bukti. Jika memang ditemukan pelanggaran, penanganannya diharapkan dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada pihak tertentu saja,” ujar sumber yang memberikan informasi kepada redaksi.

Redaksi menegaskan bahwa penyebutan inisial dalam berita ini bukan merupakan penetapan seseorang sebagai pelaku tindak pidana. Setiap pihak yang disebut tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.

Hingga berita ini tayang, redaksi juga belum memperoleh keterangan resmi dari SHT maupun MHD mengenai informasi yang beredar tersebut.
Karena itu, Polres Palopo dan Polda Sulsel diharapkan dapat memberikan penjelasan apabila telah melakukan pemeriksaan atau penyelidikan, sehingga informasi yang berkembang di masyarakat dapat diuji secara objektif dan tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.

Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi SHT, MHD, maupun pihak terkait lainnya sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.

(Robby/Red).