Maros, - Krisis air bersih di Perumahan Royal Sentraland BTP, Maros, kembali memantik kemarahan warga. Di tengah kondisi kebutuhan air bersih yang mendesak, warga mengaku keluhan mereka justru belum mendapatkan penyelesaian yang dianggap memadai dari pihak pengelola maupun pengembang, Jumat (21/08/2026). 

Persoalan semakin memanas setelah warga mengaku dibebani biaya pasang ulang air hingga Rp1,5 juta. Kebijakan tersebut dinilai menambah beban masyarakat yang selama ini telah membayar kewajiban sebagai penghuni perumahan.

Warga pun tidak ingin persoalan ini berhenti sebatas surat pemberitahuan atau saling lempar tanggung jawab. Mereka kini mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Kabupaten Maros, DPRD Sulsel, DPRD Makassar, dan DPRD Maros untuk turun langsung melihat kondisi di lapangan.

Warga Desak Audit Menyeluruh

Sejumlah instansi diminta segera melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya, khususnya terkait kelayakan fasilitas perumahan, pelayanan air bersih, perlindungan konsumen, hingga dampak terhadap sanitasi lingkungan.

Warga mendesak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Sulsel melakukan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana lingkungan perumahan.

Sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) diminta menelaah aspek perlindungan konsumen, termasuk kebijakan dan ketentuan yang dianggap berpotensi merugikan penghuni.

Tak kalah penting, Dinas Kesehatan juga didesak turun tangan untuk memastikan persoalan pasokan air tidak berkembang menjadi masalah kesehatan dan sanitasi lingkungan.

“Kami tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Kami hanya ingin hak dasar kami atas air bersih dipenuhi. Jangan sampai warga terus mengeluh tetapi tidak ada tindakan nyata,” ungkap salah seorang perwakilan warga.

Jangan Tunggu Warga Jatuh Sakit

Warga mengingatkan bahwa persoalan air bersih bukan sekadar persoalan kenyamanan. Jika berlangsung berkepanjangan, keterbatasan air dapat mengganggu kebutuhan rumah tangga sekaligus meningkatkan risiko persoalan sanitasi.

Karena itu, warga meminta pemerintah tidak menunggu sampai muncul korban sakit atau persoalan kesehatan yang lebih serius baru mengambil tindakan.

Mereka juga mendesak DPRD terkait segera memanggil pihak pengembang dan pengelola melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan terbuka mengenai pengelolaan air, dasar pembebanan biaya pasang ulang, serta solusi konkret bagi penghuni.

Lokasi Perbatasan Jangan Jadi Alasan Saling Lempar Tanggung Jawab

Persoalan semakin krusial karena kawasan Royal Sentraland @BTP berada di wilayah yang berkaitan dengan batas administratif Makassar dan Maros.

Warga meminta kondisi tersebut tidak dijadikan alasan untuk saling melempar kewenangan.

Pemprov Sulsel dan pemerintah daerah terkait harus duduk bersama. Pemeriksaan lapangan dan pemanggilan resmi terhadap pihak yang bertanggung jawab dinilai menjadi langkah yang jauh lebih konkret dibandingkan membiarkan keluhan warga berlarut-larut.

“Jangan tunggu warga sakit baru pemerintah bergerak. Kami sudah menyampaikan keluhan. Sekarang kami meminta pemerintah hadir, turun ke lapangan, periksa dan audit persoalan ini secara terbuka,” tegas warga.

Kini sorotan publik tertuju kepada pemerintah dan wakil rakyat: akankah keluhan warga Royal Sentraland BTP benar-benar ditindaklanjuti, atau kembali berhenti di meja birokrasi?

Warga menegaskan, mereka tidak ingin terus menjadi pihak yang menanggung dampak dari persoalan pelayanan dasar di lingkungan tempat tinggal mereka.

Publik menunggu tindakan nyata, bukan sekadar janji.

(Baramakassar).