Pekanbaru, - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengikuti evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bersama Pemerintah Provinsi Riau.

Evaluasi tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Meranti H. Sudandri Jauzah mewakili Bupati Kepulauan Meranti di Aula Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, Pekanbaru, Rabu (19/8/2026).

Kegiatan dibuka Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Provinsi Riau, Hartono. Evaluasi menjadi salah satu tahapan sebelum Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Dalam forum tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti menyampaikan sejumlah penjelasan terkait dokumen pertanggungjawaban APBD 2025. Pembahasan juga mencakup pelaksanaan program dan kegiatan serta pertanggungjawaban anggaran pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Sudandri menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Riau, khususnya tim evaluasi BPKAD, atas masukan dan koreksi yang diberikan dalam pembahasan tersebut.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim evaluasi Provinsi Riau atas perhatian, koreksi dan catatan yang diberikan terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti,” ujar Sudandri.

Menurut Sudandri, masukan dalam proses evaluasi dapat menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola keuangan.

“Bagi kami, setiap catatan, saran dan rekomendasi yang disampaikan merupakan instrumen penting untuk memotong sumbatan birokrasi sekaligus menjadi kompas dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin sehat, transparan dan akuntabel,” katanya.

Ia mengatakan pemerintah daerah akan menindaklanjuti catatan dan rekomendasi yang disepakati dalam evaluasi. Tindak lanjut tersebut diarahkan untuk menyempurnakan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 sesuai ketentuan yang berlaku.

Sudandri juga menyampaikan bahwa kondisi geografis Kepulauan Meranti sebagai daerah kepulauan dan wilayah perbatasan menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

“Karena itu, sinergi, bimbingan, harmonisasi serta dukungan dari Pemerintah Provinsi Riau sangat kami harapkan,” ujarnya.

Sementara itu, Hartono menjelaskan evaluasi dilakukan untuk memastikan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 telah disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pembahasan, jajaran Pemkab Kepulauan Meranti memperoleh sejumlah masukan terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran. Penjelasan juga diberikan oleh sejumlah kepala OPD mengenai pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing perangkat daerah.

Pemkab Kepulauan Meranti menyatakan akan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut sebagai bagian dari upaya memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan APBD.

(Am).