Jakarta, - Pemerintah menyiapkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pembelian timah rakyat. Kebijakan tersebut menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam rapat terkait penyelesaian persoalan hukum dan situasi wilayah operasi PT Timah (Persero) Tbk di Belitung.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus menghadiri rapat tersebut di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Dalam pertemuan itu, Yusril menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto akan menerbitkan Perpres yang berkaitan dengan pembelian timah rakyat.

“Pemerintah sudah mempersiapkan rancangan Peraturan Presiden mengenai pertimahan, yang tadi dari rapat kita ketahui bahwa proses penyusunnya itu sudah dimulai dan sudah disampaikan kepada Pak Presiden dan Sekretariat Negara,” kata Yusril.

Rapat tersebut juga membahas langkah penyelesaian secara terpadu terhadap berbagai persoalan hukum serta kondisi wilayah operasi PT Timah di Belitung.

Sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan turut hadir, antara lain Kepala BPKP M. Yusuf Ateh, Wakil Menteri Hukum Otto Hasibuan, Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana, perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP), Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum, para kepala daerah di wilayah Bangka Belitung, Direktur Utama PT Timah, serta perwakilan DPRD Bangka Belitung.

Pemerintah berharap pembahasan lintas lembaga tersebut dapat menghasilkan langkah penyelesaian yang terkoordinasi, khususnya terkait aspek hukum dan tata kelola pertimahan di wilayah operasi PT Timah.

(**).