Manggarai Barat, - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta penanganan pascagempa di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Fokus awal diarahkan pada penyelamatan korban serta pemulihan layanan dasar masyarakat.

Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Gempa Wilayah NTT yang digelar secara hybrid dari Ruang Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Manggarai Barat, Minggu (16/8/2026).

Menurut Tito, sejumlah kebutuhan mendesak yang perlu segera ditangani antara lain pemulihan listrik dan jaringan telekomunikasi, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), distribusi logistik, serta penanganan warga yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka.

“Kemudian juga memberikan bantuan tadi yang urgen, tenda, makanan, makanan cepat saji, yang di pengungsian. Termasuk [warga] yang luka,” ujar Tito.

Ia mengapresiasi upaya berbagai pihak dalam memulihkan layanan dasar, termasuk PT PLN dan operator telekomunikasi. Menurutnya, ketersediaan listrik dan komunikasi diperlukan untuk mendukung koordinasi serta aktivitas penanganan bencana di lapangan.

Selain itu, Tito meminta akses jalan menuju wilayah terdampak segera dipulihkan. Akses tersebut dinilai penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi bantuan, serta pengerahan peralatan dalam proses penanganan bencana.
Pemerintah daerah juga diminta mempercepat pendataan kerusakan rumah dan fasilitas publik. 

Data tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan bantuan bagi rumah yang mengalami kerusakan ringan, sedang, maupun berat, termasuk bagi warga yang masih berada di lokasi pengungsian.
Pendataan juga perlu mencakup fasilitas pemerintahan yang terdampak, mulai dari kantor pemerintah kabupaten hingga kantor kecamatan dan desa. 

Langkah tersebut diperlukan agar kebutuhan perbaikan dapat segera dipetakan dan pelayanan publik tetap berjalan.
Tito turut mengusulkan pembentukan dua posko penanganan untuk memperkuat koordinasi di wilayah Flores.

“Saran kami tadi memang kalau bisa, pendapat kami Bapak Menko [PMK], Kepala BNPB, kita buat dua posko, posko timur dan posko barat Flores. Satu di Labuan Bajo untuk menangani wilayah di bagian barat … Kemudian yang di Ende, pusatnya di Ende karena bandaranya di sana,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Tito juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang terdampak. Ia menyampaikan perlunya dukungan pemerintah pusat bagi daerah dengan kemampuan fiskal terbatas agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk mendukung penanganan bencana.

Ia menekankan pentingnya koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Penanganan bencana, kata dia, perlu dilakukan secara bertahap, mulai dari masa tanggap darurat, transisi, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Kami sarankan untuk betul-betul memetakan permasalahan yang ada. Dan segera saja kita bergerak dengan kewenangan kita masing-masing. Entah itu di Pertamina, di listrik, di jalan, di bidang kesehatan, dan lain-lain,” ujar Tito.

Rakor tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, serta sejumlah pejabat terkait.

(**).