Jayapura, - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijanjikan sebagai solusi gizi generasi muda telah berubah menjadi sumber teror bagi ratusan keluarga di Kabupaten Jayapura. Dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, dua distrik berbeda, Depapre dan Sentani dilanda gelombang dugaan keracunan massal, memicu amuk orang tua murid yang merasa dikhianati oleh janji pemerintah.

Ini bukan lagi sekadar insiden kesehatan, ini adalah bukti nyata kelumpuhan sistem pengawasan dan arogansi birokrasi yang menempatkan nyawa anak-anak di atas segalanya.

Pada Selasa, 04 Agustus 2026, puluhan siswa di Distrik Depapre tumbang setelah mengonsumsi menu MBG. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, dr. Anton Mote, terlihat gagap dalam merespons krisis. 

Dalam konfirmasi telepon, ia mengakui adanya rujukan ke RSUD Yowari dan Puskesmas Komba, namun menolak memberikan data pasti jumlah korban.

"Untuk data pastinya, saya belum bisa memberikan keterangan karena saat ini kami masih fokus menangani para pasien," ujar dr. Anton beralasan.

Sikap "tutup mulut" ini sangat mencurigakan di tengah keadaan darurat. Publik berhak tahu,  Berapa banyak anak yang keracunan? Apa zat penyebabnya? Siapa penyedia kateringnya? Ketidaktransparanan ini justru memperburuk informasi penting publik dan menimbulkan spekulasi bahwa ada upaya pengaburan fakta untuk melindungi oknum tertentu. 

DPRK Jayapura yang mencatat sekitar 20 kasus hanyalah puncak gunung es, realita di lapangan diduga jauh lebih mengerikan.

Kemarahan yang tertahan di Depapre meledak di Sentani. Sekitar 100 orang tua wali murid SD Inpres Kampung Harapan mengambil jalan terakhir,  memalang jalur strategis Sentani-Abepura di depan Stadion Lukas Enembe.

Mereka tidak datang untuk berdialog manis, melainkan untuk menagih tanggung jawab,  Di hadapan Bupati Jayapura, suara-suara lantang itu menggema: "Kami lelah anak-anak kami dijadikan kelinci percobaan!"

Aksi ini menunjukkan betapa dalamnya rasa ketidak percayaan publik terhadap mekanisme pengaduan resmi yang selama ini dianggap lambat dan abai. Ketika saluran demokratis buntu, rakyat terpaksa menggunakan tekanan fisik untuk didengar.

Di tengah kepanikan orang tua, Kapolres Jayapura, AKBP Dionisius V.D.P Helan, membela tindakan pembubaran paksa pada aksi sebelumnya dengan dalih "SOP demi keamanan". Pernyataan ini terasa sumbang dan tidak empatik.

Pertanyaan kritisnya,  Apakah "keamanan" yang dimaksud adalah keamanan penguasa dari kritik, atau keamanan anak-anak dari makanan beracun.. Ketika aparat lebih sibuk menjaga ketertiban permukaan daripada mengusut akar masalah keracunan, maka fungsi perlindungan negara telah gagal total.

Krisis MBG ini menelanjangi tiga lubang hitam dalam tata kelola pemerintahan daerah; 

* Blind Spot Pengawasan,  Tidak ada audit mendadak (random check) terhadap kualitas bahan baku dan proses memasak penyedia MBG.

* Krisis Komunikasi Publik,  Dinaskes bersikap defensif dan tertutup, alih-alih proaktif menginformasikan risiko kepada masyarakat.

*Absennya Akuntabilitas Politik,  belum ada Kepala Dinas atau Pejabat terkait yang secara sukarela meminta maaf atau mundur akibat kelalaian ini.

Masyarakat Kabupaten Jayapura tidak membutuhkan permintaan maaf yang basi,  yang dibutuhkan adalah,
transparansi total, rincian nama penyedia katering, hasil uji lab sampel makanan, dan daftar lengkap korban.

Sanksi tegas,  pencabutan izin penyedia MBG yang lalai dan pemecatan pejabat yang abai.

Evaluasi Mendalam,  Peninjauan ulang seluruh rantai pasok MBG di seluruh distrik sebelum distribusi dilanjutkan.

Jika Pemkab Jayapura tetap bersikap lambat dan setengah hati, jangan salahkan jika kemarahan ini bertransformasi menjadi gerakan penolakan massal yang lebih besar,  nyawa anak bukan bahan eksperimen kebijakan. 

(Vicky Ririhena).