Jakarta - Sejumlah Serikat Buruh, Serikat Petani, dan Partai Buruh, menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jumat (11/3/2022). Dalam aksi tersebut mereka menyampaikan lima tuntutan. Pertama, menolak perpanjangan masa jabatan presiden.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, "Alasan ekonomi yang dimaksud oleh ketiga parpol sebagai alasan untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan tidak mendasar," ujar Said.

Para demonstran mendesak Pimpinan DPR RI, untuk membuat pernyataan resmi bahwa penyelenggaraan Pilpres dan Pileg adalah yang telah disepakai bersama pemerintah yaitu tanggal 14 Februari 2024.

"Apabila ada perubahan yang tidak sesuai dengan UUD 1945, maka hal tersebut merupakan kudeta konstitusional," ujarnya.

Kedua, Said juga mendesak agar Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dibatalkan. Pihaknya meminta agar pembayaran JHT bisa langsung dicairkan saat buruh ter-PHK, paling lama satu bulan setelahnya.

"Kami menginginkan pencabutan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, bukan revisi," ujar Said.

Melalui Partai Buruh, Serikat Buruh, Serikat Petani, dan elemen masyarakat yang lain juga mendesak Komisi IX DPR RI untuk menggunakan hak interpelasi terhadap Menaker. Kemudian mereka juga menegaskan penolakan terhadap  omnibus law UU Cipta Kerja.

Said juga menyebutkan, bilamana UU omnibus law tetap dipaksakan pembahasannya dan tidak ada perubahan isinya, maka bisa dipastikan akan terjadi mogok nasional stop produksi. Partai Buruh, dan Serikat Buruh, Serikat Petani, dan elemen masyarakat meminta pimpinan DPR untuk menghentikan pembahasan revisi UU PPP dan mengeluarkan serta menghentikan pembahasan omnibus UU Cipta kerja dari prolegnas DPR RI.

Selain itu, mereka juga berharap agar peran Rusia Vs Ukraina bisa berhenti. Sebab konflik antarkedua negara tersebut dapat berdampak pada harga bahan bakar dan gas untuk industri melambung tinggi. Para buruh juga mendesak Pimpinan DPR dan Presiden RI, untuk mengeluarkan surat resmi sebagai sikap pemerintah Indonesia untuk menghentikan perang Rusia dan Ukraina.

Terakhir para buruh juga mendesak agar pemerintah menurunka harga bahan pokok. "Sudahlah upah tidak naik selama 2 dua tahun berurut-turut, harga-harga melambung tinggi. Seperti minyak goreng, telor, gas elpiji, BBM, yang mengakibatkan daya beli buruh merosot 30 persen,"jelas Said Iqbal.

Mereka mendesak pimpinan DPR RI memanggil Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan untuk mempertanggungjawabkan terjadinya kenaikan harga bahan pokok.

Para buruh juga mengancam akan melakukan mogok nasional jika tuntutan yang disampaikan dalam aksi hari ini tidak diindahkan oleh DPR dan pemerintah. (Mca).