Jayapura, - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditegaskan sebagai garda terdepan penjagaan ketahanan nasional, sekaligus kunci utama keberhasilan pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto poin keenam: membangun dari desa dan dari bawah demi pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan.
 
Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Umum PABPDSI Pusat yang juga menjabat Ketua Umum PABPDSI Provinsi Papua Induk serta Ketua Koordinator Satgas Pertanahan Nasional, Marshelino M. R. Hababuk, dalam rapat pertemuan pengurus PABPDSI Papua Induk. Kegiatan berlangsung di kediaman Ketua Kartini, Jalan Pemancar Telkomsel Skyline, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, pada Jumat (24/07/2026) pukul 14.15 WIT.
 
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut langsung hasil Orientasi Nasional, Pelantikan Pengurus PABPDSI Pusat, serta Bimbingan Teknis Ketahanan Nasional yang baru saja dilaksanakan di Purwakarta, Jawa Barat. Dalam forum tersebut, isu utama yang dibahas adalah posisi, tugas, dan fungsi seluruh jajaran PABPDSI dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 
Marshelino menegaskan: “Desa adalah pondasi utama kedaulatan bangsa. Jika desa kuat, maka ketahanan nasional pun akan kokoh berdiri.”
 
Lebih lanjut ia menjelaskan, peran BPD tidak terbatas hanya mengawasi jalannya pemerintahan desa, melainkan memastikan setiap program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di lapisan paling bawah. Itulah wujud nyata pelaksanaan Asta Cita keenam.
 
“Setelah mengikuti Bimtek Ketahanan Nasional, kami memperoleh pemahaman yang utuh: PABPDSI memiliki peran yang sangat strategis. Kita adalah mitra sejajar pemerintah dalam mengawal demokrasi desa, menjaga penggunaan anggaran, dan memastikan tidak ada penyimpangan yang merugikan rakyat,” tegasnya.
 
Selain pemaparan hasil kegiatan nasional, pertemuan ini juga membahas penguatan, kapasitas pengurus dalam advokasi pertanahan, pendampingan hukum bagi anggota, hingga peningkatan kualitas jurnalistik desa yang akan menjangkau 8 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Papua Induk, serta provinsi hasil pemekaran yang akan terbentuk selanjutnya.
 
Di akhir arahannya, Marshelino menginstruksikan seluruh jajaran pengurus kabupaten dan kota untuk segera menyelenggarakan sosialisasi serupa di daerah masing-masing. Tujuannya agar setiap anggota BPD paham betul posisi strategis mereka dalam sistem ketatanegaraan negara.
 
“Kami di wilayah Timur Indonesia, khususnya Papua, siap berdiri paling depan mengawal kebijakan pusat. Membangun dari desa berarti membangun Indonesia mulai dari akar rumput,” pungkas Marshelino M. R. Hababuk yang kini secara resmi kembali dipercaya menjabat periode kedua sebagai Wakil Ketua Umum PABPDSI Pusat sekaligus Koordinator Wilayah Timur Indonesia.
 
(Vicky Ririhena).