Mandailing Natal, - Sekretaris DPD SATMA AMPI Kabupaten Mandailing Natal, Mulya Harisandi, didampingi Bendahara DPD SATMA AMPI Madina, Muhammad Saleh, menyampaikan bahwa pihaknya telah secara resmi melayangkan surat kepada Kapolres Mandailing Natal dan Kasat Reskrim Polres Mandailing Natal sebagai bentuk dorongan agar aparat penegak hukum mengusut secara profesional dugaan penyalahgunaan penyaluran BBM bersubsidi yang menjadi perhatian publik.

Mulya Harisandi menegaskan, surat tersebut merupakan bentuk kepedulian SATMA AMPI terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak masyarakat atas distribusi BBM bersubsidi.

"Kami meminta Kapolres Madina dan Kasat Reskrim bertindak cepat, profesional, dan transparan dalam mengusut setiap informasi maupun dugaan pelanggaran yang berkembang di tengah masyarakat. Jangan sampai muncul anggapan bahwa hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas," tegas Mulya Harisandi.

Menurutnya, apabila ditemukan adanya unsur pidana berdasarkan hasil penyelidikan, maka proses hukum harus ditegakkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa pandang bulu.

Sementara itu, Bendahara SATMA AMPI Madina, Muhammad Saleh, mengatakan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian hukum agar tidak terus dihantui berbagai spekulasi.

"Kami berharap aparat penegak hukum bekerja secara terbuka dan objektif. Jika memang tidak ada pelanggaran, sampaikan kepada publik. Namun apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka siapapun yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum yang berlaku," ujar Muhammad Saleh.

SATMA AMPI Madina juga menegaskan bahwa langkah penyampaian surat kepada Kapolres, Kasat Reskrim, dan pihak terkait merupakan bagian dari kontrol sosial yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan serta bertujuan mendorong penegakan hukum yang adil dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

SATMA AMPI Madina menyatakan akan terus mengawal perkembangan penanganan perkara tersebut hingga terdapat kepastian hukum yang jelas demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

(Magrifatulloh).