Jakarta, - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan komitmen pemerintah mempercepat transformasi digital nasional sebagai strategi utama mendongkrak pertumbuhan ekonomi sekaligus membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (Middle Income Trap) menuju visi Indonesia Emas 2045.

Komitmen tersebut disampaikan Luhut usai bertemu mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, dalam pertemuan yang membahas pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan birokrasi yang lebih cepat, efisien, dan berpihak kepada masyarakat.

Dalam pertemuan itu, Luhut memaparkan capaian Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintahan yang berhasil memangkas proses verifikasi penerima bantuan sosial secara drastis. 

Jika sebelumnya masyarakat harus menunggu antara 75 hingga 200 hari, kini melalui uji coba digitalisasi di Banyuwangi, proses tersebut dapat diselesaikan hanya dalam hitungan menit.

"Ini merupakan lompatan besar dalam reformasi birokrasi. Teknologi telah membuktikan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, dan transparan," tegas Luhut.

Ia bahkan mengajak Tony Blair melihat langsung implementasi sistem digitalisasi bantuan sosial yang saat ini telah diterapkan di 43 kabupaten/kota pada 26 provinsi. Program tersebut melibatkan sekitar 140 ribu petugas lapangan dan telah menjangkau 38,7 juta masyarakat, dengan target implementasi penuh secara nasional pada Oktober 2026.

Luhut menjelaskan, fondasi transformasi tersebut dibangun melalui Infrastruktur Digital Publik (Digital Public Infrastructure/DPI) yang ditopang Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sistem ini memungkinkan verifikasi biometrik penerima bantuan sosial sehingga mampu menekan praktik kecurangan (fraud) sekaligus meningkatkan akurasi penyaluran bantuan.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur digital memiliki tingkat urgensi yang sama dengan pembangunan infrastruktur fisik dan hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi lintas kementerian serta dukungan mitra global.

Karena itu, Luhut mengundang Tony Blair Institute (TBI) untuk berkontribusi mempercepat implementasi digitalisasi perlindungan sosial hingga menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Pertemuan tersebut juga menjadi momentum memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional menjelang penyelenggaraan Global DPI Summit 2027 pada Maret tahun depan. Luhut menilai kehadiran Tony Blair dalam forum tersebut akan menjadi sinyal kuat meningkatnya kepercayaan dunia terhadap arah transformasi digital yang tengah dibangun Indonesia.

Transformasi digital yang kini dijalankan pemerintah diharapkan tidak hanya memangkas birokrasi, tetapi juga menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, serta mampu memberikan pelayanan publik yang cepat dan tepat sasaran bagi seluruh masyarakat Indonesia.

(Dali).