Mandailing Natal, - Dua perwakilan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Magrifatullah Lubis dan Ridwandi Nasution, resmi melayangkan surat laporan pengaduan ke Kepolisian Resor (Polres) Mandailing Natal, Senin (06/07/2026).

 Laporan berbentuk Dumas (Pengaduan Masyarakat) tersebut diterima oleh Sium (Seksi Umum) Polres Madina untuk selanjutnya menunggu disposisi Kapolres Madina AKBP Bagus Priandi. Pelaporan ini terkait dugaan tindak pidana kejahatan lingkungan hidup berupa aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang diduga didalangi oleh oknum Kepala Desa Singengu Julu berinisial GD beserta rekannya PW.

Pelapor Magrifatullah yang berprofesi selaku jurnalis dan Ridwandi Nasution yang  berstatus mahasiswa ini  menyebutkan laporan resmi berisikan 29 halaman ini merupakan tindak lanjut dari operasi penertiban skala besar yang dilakukan oleh Tim Terpadu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) pada Kamis, 2 Juli 2026 lalu. 

"Kami selaku masyarakat Madina meminta ketegasan penegak hukum. Berdasarkan data, rilis resmi Pemprov Sumut, dan bukti-bukti di lapangan, aktivitas PETI menggunakan alat berat ini diduga kuat dikelola dan dikoordinasikan oleh oknum Kades aktif berinisial GD bersama  PW," ujar Magrifatullah Lubis.

 Aktivitas ilegal yang dilakukan secara masif di kawasan aliran Sungai Batang Gadis ini dinilai telah memicu kerusakan lingkungan yang parah, pencemaran ekosistem air, serta mengancam keselamatan warga dari bencana ekologis.

Kedua pelapor mendesak kepolisian menjerat terduga pelaku dengan pasal berlapis, di antaranya:
Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 40 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pasal 421 KUHP terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik.

Untuk memperkuat laporan, berkas pengaduan ke Polres Madina ini juga dilengkapi dengan sejumlah barang bukti awal. Di antaranya adalah dokumen rilis resmi portal Pemprov Sumut yang menyebutkan nama kedua terduga pelaku, kliping berita media massa, foto penyitaan ekskavator, video penertiban, serta foto oknum Kades GD saat menerima surat teguran keras dari Tim Terpadu di lokasi.

"Bukti keterlibatan oknum Kades GD saat digerebek dan diapit  oleh Tim Terpadu Pemprov Sumut sudah terpampang jelas dan menyebar luas ke publik. Hal ini sudah menjadi alasan kuat bagi aparat untuk memproses hukum yang bersangkutan tanpa kompromi. Kami minta  Kapolres Madina bertindak responsif. Jangan ada tebang pilih, periksa dan tetapkan sdr. GD sebagai tersangka" tambah Ridwandi yang juga dikenal sebagai Direktur Eksekutif The Madina Green Institute ini.

Selain ditujukan kepada Kapolres Madina dan Kasat Reskrim, surat laporan ini juga ditembuskan secara resmi kepada Kapolri, Kapolda Sumut, Ditreskrimsus Polda Sumut, Gubernur Sumut, Bupati Madina, Dinas Perindag ESDM Sumut, serta organisasi lingkungan hidup WALHI.

"Kami meminta Kapolres Madina beserta jajaran Satreskrim untuk segera melakukan penyelidikan, memanggil, memeriksa, dan menetapkan sdr. GD sebagai tersangka.Tindakan ini tidak hanya merusak alam, tetapi juga mencoreng integritas aparatur pemerintahan desa," tegas para pelapor.

Sebelumnya desakan publik makin menguat kepada institusi kepolisian untuk meringkus aktor intelektual PETI Kotanopan yang selama ini disebut kebal hukum. Bahkan gelombang tuntutan dari sejumlah organisasi dan aktivis lingkungan kini tertuju ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan atensi khusus ke wilayah Kab Madina.

(Magrifatulloh).