Jakarta, - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI), Azhar Sidiq S., menegaskan bahwa seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga stabilitas nasional sebagai fondasi utama keberhasilan pembangunan. Menurutnya, perbedaan pandangan politik merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi, namun tidak boleh berkembang menjadi gerakan yang mengganggu ketertiban umum dan kepentingan nasional.

Azhar menjelaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini sedang menghadapi tantangan besar, mulai dari penguatan ekonomi nasional, peningkatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, hingga reformasi birokrasi. Karena itu, dibutuhkan suasana yang kondusif agar berbagai program strategis dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Setiap pemerintahan yang memperoleh mandat konstitusional harus diberikan ruang untuk bekerja. Evaluasi dan kritik tetap penting, tetapi harus disampaikan secara objektif, berdasarkan data, dan tidak berkembang menjadi narasi yang menciptakan instabilitas nasional," ujar Azhar.

Menurutnya, demokrasi Indonesia tidak hanya memberikan ruang bagi kebebasan berpendapat, tetapi juga mengandung tanggung jawab konstitusional untuk menjaga persatuan bangsa. Kebebasan berekspresi tidak boleh dimanfaatkan untuk membangun polarisasi ataupun menggiring opini yang berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai organisasi mahasiswa hukum, DPN PERMAHI memandang bahwa keberhasilan pembangunan nasional membutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Program-program strategis pemerintah harus dikawal secara kritis namun konstruktif agar tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat tercapai.

Azhar menilai bahwa energi bangsa saat ini seharusnya difokuskan pada penyelesaian berbagai persoalan mendasar seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, pemberantasan korupsi, penguatan investasi, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

"Bangsa ini membutuhkan kolaborasi, bukan konfrontasi yang berkepanjangan. Apabila setiap kebijakan selalu dibaca dalam kacamata konflik politik, maka energi nasional akan habis untuk perdebatan, bukan untuk menghasilkan solusi," katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat harus mampu membedakan antara kritik yang bertujuan memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan provokasi yang hanya berorientasi menciptakan kegaduhan politik. Dalam negara hukum, setiap aspirasi memiliki ruang untuk disampaikan, tetapi seluruh prosesnya harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan menghormati kepentingan umum.

DPN PERMAHI menegaskan bahwa dukungan terhadap stabilitas pemerintahan bukan berarti menghilangkan fungsi kontrol masyarakat. Sebaliknya, stabilitas yang kuat justru akan melahirkan ruang evaluasi yang sehat, kebijakan yang efektif, dan kepastian hukum yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menutup keterangannya, Azhar mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok.

"Indonesia memerlukan persatuan, kepastian hukum, dan stabilitas politik agar agenda pembangunan dapat berjalan secara maksimal. Mari kita kawal pemerintahan melalui kritik yang bertanggung jawab, pengawasan yang objektif, dan partisipasi aktif dalam membangun bangsa. Ketika stabilitas terjaga, pembangunan memiliki kesempatan lebih besar untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," ucap Azhar.

(Rifai).