Mandailing Natal, - Gelombang tuntutan keadilan dan penegakan supremasi hukum dari sejumlah elemen masyarakat Kabupaten Mandailing Natal (Madina) kini makin mengkristal diarahkan langsung ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri). 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo didesak segera turun tangan memerintahkan Bareskrim Mabes Polri dan Ditreskrimsus menangkap bos besar mafia Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kab Madina - Prov Sumatera Utara berinisial “Pwg", menyusul viralnya video pamer alat berat jenis ekskavator yang secara arogan melakukan aktivitas illegal  PETI secara terang-terangan di media sosial. Aktor tersebut diduga kuat merupakan anak kandung dari Pwg berinisial P*tra.

"Hukum seakan lumpuh dan tak berdaya di Kab Madina. Maraknya aktivitas PETI di sejumlah titik di Kab Madina, nyaris tidak ada penindakan hukum sama sekali. Kita mengecam aksi pembiaran ini seolah ada pihak tertentu yang kebal hukum dan diduga dibekingi oleh oknum aparat" tegas Ketua Presidim SIPLAH (Solidaritas Mahasiswa Peduli Penyelamatan Hutan dan Lingkungan Hidup) Ahmad Rifai Nasution kepada pers di depan Kantor DPRD Kabupaten Madina, Senin (29/06/2026. 

Ahmad Rifai saat itu bersama Direktur Eksekutif TMGI {The Madina Green Institute), Ketua PC IPA (Ikatan Pelajar Al Washliyah) Hanafi Lubis, Ketua JAM NU Hendra, Presidum MPR-Madina Ahmad Rangkuti,  Ketua Kajian Lingkungan dan Study Kerakyatan (KLIK-Sr) Dahler Lubis dan sejumlah aktivis lainnya mengungkapkan keprihatinan dan kekecewaan kelompok masyarakat dan aliansi aktivis terhadap kinerja institusi penegak hukum  yang terkesan "tutup mata" dan tak berani bertindak tegas menyikat para pelaku dan mafia tambang PETI serta menertibkan aktivitas illegal tersebut. Hal ini kemudian diperparah dengan kinerja aparat yang dinilai lamban dan terkesan tidak serius dalam penanganan kasus hukum terkait video viral aktifitas PETI yang telah menghebohkan tanah air "Bukti visual berupa video live aktor/ pelaku PETI udah lama tersebar ke publik. Hal itu sudah menjadi dasar yang kuat bagi aparat untuk bertindak tegas. Segera proses hukum dan tangkap pelaku video viral tersebut karna telah nyata melakukan pelanggaran hukum secara serius berupa tindak pidana kejahatan lingkungan dengan aktivitas illegal" tegas mereka.

Mereka meminta aparat bisa lebih profesional dan transparan dalam mengusut kasus ini secara adil, demi mengembalikan kredibilitas dan marwah kepolisian di mata rakyat.  " Aparat kita minta jangan berlindung dibalik kata sedang proses, masih tahap penyelidikan. Tapi proses dan finishing hasil penyelidikan tersebut tak pernah diungkap ke publik" tegas mereka.

 Lemahnya kinerja aparat, menurut analisa mereka mengindikasikan adanya kekuatan besar di balik operasional tambang ilegal tersebut. Gurita bisnis ilegal di Kotanopan dan sejumlah titik lainnya  diduga kuat berjalan mulus dan seolah kebal hukum karena mendapat perlindungan atau bekingan dari oknum aparat penegak hukum.  

"Jika tingkat Polres saha tidak berani menyentuh para mafia tambang seperti 'Pwg, G**da' dan sindikat mafia lainnya, kami mendesak Kapolri  Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Sumut segera mengambil alih kasus ini. Hukum tidak boleh tunduk pada sindikat yang diduga merangkul oknum aparat demi merusak alam Kotanopan dan ekosistem lingkungan Kab Madina secara keseluruhan. Kasus pamer video viral ini merupakan puncak arogansi yang melukai komitmen Polri Presisi dan telah menantang wibawa hukum serta memicu kemarahan publik," tegas  mereka.

Sementara Ketua Aliansi Mahasiswa Pemuda Merdeka (AMPM) Sutan Paruhuman menegaskan, sikap pasif dan lamban Kapolres Madina telah memicu rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang bertepatan dengan momentum menjelang Hari Bhayangkara ke-80. 

Aliansi aktivis akan mendatangi Mapolres Madina untuk menyerahkan kado berupa "Rapor Merah" sebagai simbol kegagalan total kepolisian setempat dalam memberangus praktik PETI yang sebenarnya  telah menjadi atensi khusus Kapolri. 

"Jika jaringan penambang ilegal ini tetap dibiarkan eksis dan merasa kebal hukum, maka kredibilitas institusi kepolisian di mata publik dipertaruhkan dan berada di titik terendah yang memalukan," tutupnya.

(Magrifatulloh).