Jakarta, - Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, memimpin langsung rombongan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan audiensi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas RI di Jakarta, Senin (22/6/2026). 

Pertemuan tersebut bertujuan memperjuangkan dukungan pendanaan dan anggaran pusat bagi sejumlah proyek strategis daerah tahun 2026-2027, sekaligus menyelaraskan program pembangunan daerah dengan prioritas nasional.

Audiensi yang berlangsung di Gedung Bappenas, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, diterima langsung oleh Direktur Pembangunan Indonesia Barat Kementerian PPN/Bappenas, Dr. rer. nat. Jayadi, S.Si., M.S.E., M.A., didampingi Koordinator Sumatera I Aditya Widya Pradipta beserta jajaran.

Turut mendampingi Bupati Asmar dalam pertemuan tersebut, Kepala Bappeda Kepulauan Meranti Dr. Abu Hanifah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Irmansyah, M.Si.,  Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Kepulauan Meranti Ifwandi, S.P. , Staf Ahli Bupati Randolf, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Agustiono, Kepala Dinas Pendidikan Tunjiarto, serta perwakilan Dinas PUPR dan Diskominfo Kepulauan Meranti.

Dalam kesempatan itu, Bupati H. Asmar menegaskan pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam mewujudkan visi pembangunan daerah menuju Meranti Unggul, Agamis, dan Sejahtera.

Menurutnya, keterbatasan fiskal daerah membuat Kepulauan Meranti membutuhkan sinergi yang kuat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan.

"Karena kita menyadari tanpa dukungan dari provinsi dan pemerintah pusat, Meranti dengan keterbatasan anggaran saat ini akan kesulitan membangun daerah," ujar H. Asmar.

Ia menjelaskan, Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki posisi strategis karena berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka serta berbatasan langsung dengan Malaysia. Selain itu, daerah tersebut juga ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional serta kawasan afirmasi 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Kepulauan Meranti memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, mulai dari minyak dan gas bumi, timah, hingga komoditas unggulan sektor pertanian seperti sagu, kelapa, kopi, serta budidaya ikan kakap putih. Namun, potensi tersebut dinilai belum termanfaatkan secara optimal.

Bupati Asmar mengungkapkan, masih terbatasnya layanan infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, telekomunikasi, akses jalan, jembatan, pelabuhan, serta layanan kesehatan dan pendidikan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah masih tertinggal dibandingkan daerah lain di Provinsi Riau.

Di sisi lain, ancaman abrasi pantai yang terus terjadi juga menjadi persoalan serius karena berpotensi mengancam wilayah perbatasan negara. Selain itu, pertumbuhan investasi dinilai belum optimal akibat luasnya kawasan gambut dan kebijakan tata ruang yang membatasi pemanfaatan lahan.

Dalam audiensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengusulkan sejumlah program prioritas untuk mendapat dukungan melalui APBN 2027. Di bidang pendidikan, pemerintah daerah mengusulkan peningkatan mutu pendidikan melalui renovasi sekolah, terutama sekolah-sekolah yang terdampak abrasi di kawasan pesisir.

Pada sektor perhubungan, Pemkab Meranti mengusulkan peningkatan konektivitas antarwilayah dan antar pulau, termasuk pembangunan Pelabuhan Dorak yang diyakini mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara di bidang perumahan dan kawasan permukiman, pemerintah daerah mengharapkan bantuan program Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat yang membutuhkan.

Di sektor pertanian, dukungan yang diusulkan meliputi pengadaan alat dan mesin pertanian, pembangunan jaringan irigasi, program cetak sawah, hingga pengembangan industri hilir hasil pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Pemerintah daerah juga meminta dukungan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan pelabuhan sebagai faktor utama dalam meningkatkan aksesibilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pada sektor kesehatan, Pemkab Meranti mengusulkan pembangunan puskesmas di tiga pulau besar beserta pengadaan alat kesehatan, sanitasi, dan sarana pendukung lainnya.

Selain itu, Pemkab Kepulauan Meranti juga mengusulkan dukungan kebijakan terkait penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Tanjung Kedabu serta peninjauan kebijakan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) yang menyebabkan sekitar 362 ribu hektare wilayah daratan Meranti belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Direktur Pembangunan Indonesia Barat Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Jayadi, menyatakan komitmennya untuk mendukung dan mengawal program pembangunan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Sesuai RPJMN 2025-2029, persoalan aksesibilitas dan konektivitas di kawasan daerah tertinggal menjadi prioritas nasional, sehingga dukungan untuk Meranti sangat besar," kata Dr. Jayadi.

Ia menambahkan, selain pembangunan infrastruktur konektivitas, persoalan irigasi dan abrasi pantai juga menjadi perhatian pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti.

Atas sambutan positif tersebut, Bupati H. Asmar menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PPN/Bappenas RI dan berharap sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat semakin kuat guna mempercepat pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Semoga kolaborasi ini semakin memperkuat upaya pembangunan Kepulauan Meranti agar berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat menuju Meranti Unggul, Agamis, dan Sejahtera," pungkasnya.

(Am).