Makassar, - Jaringan Aktivis Sulawesi (JAS) mengaku menemukan sejumlah indikator yang dinilai patut ditelusuri lebih lanjut oleh aparat penegak hukum terkait proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Koordinator Jaringan Aktivis Sulawesi, Akbar Busthami menyampaikan bahwa hasil kajian terhadap data pengadaan menunjukkan adanya pola memenangkan tender yang berulang pada sejumlah perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dan alamat kantor dari wilayah yang sama, yakni Kota Makassar.

"Berdasarkan hasil penelusuran dan analisis data pengadaan yang kami lakukan, terdapat pola yang menurut kami perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum karena berpotensi mengarah pada dugaan persekongkolan atau praktik yang tidak sehat dalam proses tender," ujarnya.

Salah satu temuan yang disoroti adalah keterlibatan PT Sulawesi Makmur Pratama sebagai pelaksana pekerjaan dan PT Primatama Prima Konsultama sebagai konsultan pada dua proyek berbeda di lingkungan Satuan Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Laut Sinjai.

Berdasarkan data yang dihimpun, kedua perusahaan tersebut tercatat memenangkan paket yang berkaitan dengan pembangunan Pelabuhan Laut Kambuno sinjai pada kontrak tahun jamak (multiyears contract) Tahun Anggaran 2020–2021, serta kembali terlibat pada proyek Pelabuhan Larea-Rea untuk kontrak tahun jamak Tahun Anggaran 2026–2027.

Selain itu, JAS juga menyoroti paket supervisi pekerjaan Replacement Fasilitas Pelabuhan Larea-Rea yang dimenangkan oleh PT Primatama Prima Konsultama dengan nilai pagu sekitar Rp1,9 miliar melalui metode penunjukan langsung.

Menurut kordinator JAS, metode tersebut perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Jaringan Aktivis Sulawesi juga mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang mereka kumpulkan, PT Sulawesi Makmur Pratama dalam beberapa tahun terakhir tercatat telah memenangkan 11 paket pekerjaan di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan nilai kontrak yang cukup besar sebesar Rp 739,6 Milyar.

Menurut mereka, akumulasi pemenangan tender tersebut perlu menjadi bahan telaah lebih lanjut untuk memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai prinsip transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas.

Selain itu, Jaringan Aktivis Sulawesi mengungkapkan bahwa perusahaan PT Sulawesi Makmur Pratama diketahui dalam struktur perusahaan di bawah kendali manager utama yang berinisial "RM" yang juga aktif pada organ sayap salah satu partai penguasa di jaman Orde Baru ditambahkan lebih lanjut oleh Akbar Busthami yang juga mantan kordinator BEM Nusantara  bahwa perlu nya dilakukan penelusuran terhadap kemungkinan adanya hubungan antara peserta tender, pejabat pengadaan, maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses pengadaan apabila ditemukan indikasi yang mengarah pada dugaan korupsi.

Atas dasar temuan tersebut, Jaringan Aktivis Sulawesi menyatakan akan menyampaikan laporan resmi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Kejaksaan Agung. Laporan tersebut disebut akan dilengkapi dengan dokumen pengadaan, data tender, serta hasil analisis yang menurut mereka dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami meminta KPK atau Jaksa Agung melakukan telaah dan penelusuran secara menyeluruh terhadap seluruh data yang kami miliki. Tujuan kami mendorong transparansi serta memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara," ujar Koordinator Jaringan Aktivis Sulawesi, Akbar Busthami.

(Bara).