Maluku, - Lembaga Konsultas dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia LKBH DPN PERMAHI menyatakan keprihatinan serius terhadap polemik birokrasi di Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, khususnya terkait jabatan Nur Mardas pada bidang strategis di Dinas PUPR Provinsi Maluku.

Direktur Eksekutif LKBH DPN PERMAHI Muttaqien Heluth mengatakan birokrasi pemerintahan daerah harus dibangun berdasarkan prinsip merit system, profesionalisme, transparansi, dan kepastian hukum, bukan atas dasar kedekatan kekuasaan atau dugaan praktik patronase politik-birokrasi.

"Nur Mardas selaku Kepala Bidang Cipta Karya PUPR Provinsi Maluku, harus segera di copot, jabatan yang di emban tidak memenuhi syarat normatif tertentu saat menjabat posisi strategis di PUPR Povinsi Maluku," tegas Direktur Eksekutif LKBH DPN PERMAHI Muttaqien Heluth, Kamis, 4 Juni 2026.

Berdasarkan UU no 20tahun 2023 tentang ASN, dan PP Manajemen PNS, serta maladministrasi tentunya menjadi tuntutan agar bagaimana pemerintah daerah maluku melewati BKD dan Gubernur harus gerak cepat sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara telah mengeluarkan pertimbangan teknis (Pertek) yang memerintahkan pencopotan Nur Mardas karena dinilai belum memenuhi syarat menduduki jabatan eselon III pada  Kabid Cipta Karya.

Bukan hanya jabatan yang di permasalahakan namun Penempatan Nur Mardas sebagai kepala bidang cipta karya, diduga sangat kuat masuk dalam pusaran indikasi korupsi beberapa pelaksanaan proyek, ini perlu ada penyelidikan oleh APH 

Persoalan Maladministrasi oleh Nur Mardas diduga adanya keterkaitan Sadali Lie selaku Sekda Maluku, ini bukan hanya asumsi tetapi ini perhatian publik yang perlu di transparansikan, jangan sampai jabatan untuk Nur Mardas adalah win win solution kepentingan birokrasi

Sekda Maluku dalam hal ini Sadali LIe bukan orang baru atas banyaknya dugaan indikasi dalam keterlibatan masalah pada Pemprov Maluku maka perlu adanya transparansi jelas terkait kedudukan Kepala Bidang Cipta Karya yang di duga di anulir oleh Sadali Lie sebagai Sekertaris Daerah Maluku.

Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa, harusnya menerapkan dengan tegas statement par maluku pung bae, bukan hanya dari segi implementasi kerja, tetapi dari tatanan Birokrasi juga harus segera di evaluasi sesuai ketentuan dan regulasi dalam hal ini segera lakukan pencopotan dan terbuka terkait dugaan keterlibatan Sekda Maluku ke publik.

(Rifai).