Banda Aceh, - Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 menjadi momentum refleksi mendalam bagi masyarakat Aceh. Di tengah berbagai tantangan nasional dan dinamika geopolitik global, perjalanan Aceh pasca-konflik dinilai menjadi salah satu contoh paling nyata bagaimana ideologi negara dapat diterima melalui perdamaian, bukan melalui paksaan.

Hal tersebut disampaikan oleh pengamat sosial dan politik Aceh, **Sofyan, S.Sos**, dalam catatan reflektifnya berjudul *"Di Tangan Mualem, Pancasila Lebih Keramat"* yang menyoroti transformasi sejarah Aceh dari wilayah konflik menjadi daerah yang tumbuh dalam ruang demokrasi.

Menurut Sofyan, Aceh pernah mengalami konflik bersenjata selama lebih dari tiga dekade yang meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat. Namun lahirnya perdamaian melalui Perjanjian Helsinki menjadi titik balik yang mengubah arah sejarah Aceh.

"Generasi yang tumbuh di masa konflik memahami betul bagaimana perbedaan pandangan politik pernah membentuk cara masyarakat melihat negara. Namun sejarah membuktikan bahwa tidak ada konflik yang berlangsung selamanya. Perdamaian membuka jalan baru bagi Aceh untuk membangun masa depan," ujarnya.

Dalam pandangannya, salah satu simbol paling kuat dari keberhasilan perdamaian tersebut adalah terpilihnya Muzakir Manaf (Mualem) sebagai Gubernur Aceh. Sosok yang dahulu dikenal sebagai Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kini memperoleh legitimasi melalui demokrasi dan dipercaya rakyat untuk memimpin Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Ketika saya mengatakan bahwa di tangan Mualem, Pancasila lebih keramat, yang dimaksud bukan mengkultuskan tokoh. Ini adalah refleksi sejarah bahwa seorang mantan panglima yang pernah berada di medan konflik kini justru menjadi bagian dari sistem demokrasi yang bertugas menjaga konstitusi dan perdamaian," kata Sofyan.

Ia menilai fenomena tersebut menjadi bukti bahwa Pancasila memiliki kekuatan ketika diterima sebagai kesadaran bersama masyarakat, bukan sekadar sebagai simbol formal negara.

Menurutnya, keberhasilan perdamaian Aceh juga memberikan pesan penting bagi Indonesia bahwa demokrasi mampu mengubah konflik menjadi kompetisi politik yang sehat. Mereka yang dahulu berhadapan di medan konflik kini dipersatukan dalam ruang demokrasi dan pembangunan.

Meski demikian, Sofyan mengingatkan bahwa tantangan ke depan tidak ringan. Munculnya aktivitas kelompok ASNLF dalam sejumlah forum internasional menunjukkan bahwa isu Aceh masih terus dibawa ke ruang politik global. Di saat yang sama, situasi dunia yang semakin kompleks akibat persaingan geopolitik, konflik internasional, dan perebutan sumber daya strategis menuntut Indonesia memperkuat ketahanan nasional.

"Aceh bukan hanya daerah biasa. Aceh merupakan wilayah strategis Indonesia di pintu masuk Selat Malaka dan kawasan Asia Tenggara. Menjaga Aceh berarti menjaga salah satu kepentingan strategis bangsa," tegasnya.

Karena itu, ia menilai pemerintah pusat dan daerah harus memastikan bahwa perdamaian terus melahirkan keadilan, kesejahteraan, dan harapan bagi masyarakat. Sebab, perdamaian yang tidak menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat akan selalu menghadapi berbagai tantangan.

Pada momentum Hari Lahir Pancasila 2026, Sofyan mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam praktik pemerintahan dan kehidupan berbangsa, bukan sekadar slogan seremonial.

"Pancasila harus hadir dalam kebijakan yang berpihak kepada rakyat, pemerintahan yang bersih, pembangunan yang berkeadilan, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Aceh telah memilih jalan damai dan demokrasi. Pilihan itu harus terus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat," ujarnya.

Ia menutup refleksinya dengan pesan bahwa sejarah Aceh hari ini telah menunjukkan sebuah pelajaran besar bagi Indonesia.

Perdamaian adalah kemenangan terbesar. Dan sejarah mencatat bahwa Pancasila di Aceh tidak hanya dijaga oleh mereka yang menghafalnya, tetapi juga oleh mereka yang pernah berada di persimpangan sejarah dan akhirnya memilih perdamaian sebagai jalan masa depan.

(Rifai).