Jakarta, - Penanganan pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mulai memasuki fase baru. Setelah melalui tahap tanggap darurat dan masa transisi, kini wilayah terdampak bersiap menuju pemulihan permanen melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) yang akan dijalankan secara bertahap hingga 2028.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan penanganan pascabencana dilakukan melalui tiga tahapan utama, yakni tanggap darurat, transisi, dan pemulihan permanen. Menurutnya, fase tanggap darurat yang berlangsung segera setelah bencana berhasil dimitigasi melalui kerja bersama pemerintah pusat, daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga terkait.

“Tahapan pertama setelah ada bencana adalah tanggap darurat. Itu langsung komando dari Bapak Presiden, semua kementerian/lembaga bergerak, pemerintah daerah semua bergerak dan itu termitigasi dengan cukup baik,” kata Tito usai rapat koordinasi Satgas PRR bersama Satgas Galapana DPR RI di Kompleks DPR RI, Jakarta, Minggu (25/5/2026).

Tito menjelaskan, sejak Satgas PRR dibentuk pada 8 Januari, percepatan koordinasi lintas sektor terus dilakukan untuk mengawal fase transisi. Sejumlah layanan dasar yang sempat terganggu kini sebagian besar telah kembali berjalan, mulai dari pemerintahan daerah, pasokan listrik, distribusi BBM, layanan internet, hingga fasilitas kesehatan. 

Dari sisi konektivitas, seluruh jalan nasional telah kembali terhubung, sementara jembatan nasional juga sudah kembali berfungsi, baik melalui konstruksi permanen maupun solusi sementara seperti jembatan Bailey, Armco, jembatan perintis, dan jembatan gantung.

“Jembatan nasional juga baik, terhubung, meskipun temporer. Ada yang menggunakan Bailey, jembatan perintis, Armco, dan jembatan gantung, tapi fungsional untuk mobilitas,” ujarnya.

Kemajuan juga terlihat pada sektor pendidikan dan hunian penyintas. Dari sekitar 4.922 sekolah terdampak, mayoritas telah kembali melakukan pembelajaran di sekolah masing-masing setelah perbaikan dilakukan, meski sebagian kecil masih menggunakan tenda, kelas darurat, atau menumpang di sekolah lain terutama di kawasan yang memerlukan relokasi. Di sisi lain, jumlah pengungsi yang tinggal di tenda terus menurun.

Dengan perkembangan tersebut, pemerintah kini mengarahkan fokus pada tahap pemulihan permanen yang berbasis Rencana Induk (Renduk) percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. 

Dokumen tersebut disusun melalui konsolidasi usulan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan penyelarasan bersama Kementerian PPN/Bappenas serta Satgas PRR.

“Sekarang kita akan melakukan proses menuju pemulihan permanen. Dari tiga tahapan itu, tanggap darurat, transisi, kemudian kita masuk masa menuju permanen, kita namakan rehab-rekon, dan ini kuncinya adalah Renduk,” jelas Tito.

Renduk pemulihan itu dirancang untuk periode 2026–2028 dengan cakupan 11.512 kegiatan lintas sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur sungai, jalan, jembatan, sekolah, hingga hunian tetap. 

Tito menegaskan, prioritas utama pada tahun pertama akan difokuskan pada infrastruktur dasar dan percepatan pembangunan hunian tetap agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara.

(Rls).