Makassar, -  Gelombang kritik dari masyarakat dan netizen terus bermunculan terkait dugaan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dinilai tebang pilih di wilayah Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Senin (25/5/2026).

Dalam berbagai komentar di media sosial, warga meminta Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, segera turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap Camat Ujung Pandang guna memastikan penegakan aturan berjalan adil dan tidak diskriminatif.

Sorotan publik mencuat setelah sejumlah warga menilai penertiban yang dilakukan terhadap PKL tidak diterapkan secara merata. Masyarakat mempertanyakan mengapa ada pedagang yang ditertibkan, sementara di titik lain diduga masih dibiarkan beraktivitas tanpa tindakan.

Salah satu komentar netizen bahkan menilai praktik penertiban yang tidak merata bertentangan dengan prinsip keadilan dan mencederai asas persamaan di mata hukum.

“Penertiban PKL yang bersifat tebang pilih menciptakan ketidakadilan dan mengaburkan tujuan penegakan aturan yang ideal,” tulis salah satu akun dalam kolom komentar yang ramai diperbincangkan.

Tak hanya itu, masyarakat juga berharap Pemerintah Kota Makassar dapat mengambil langkah bijak dan humanis sesuai nilai Sila Kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Warga meminta agar seluruh pelaku usaha kecil diperlakukan sama tanpa adanya kesan pilih kasih.

Menurut warga, ketegasan pemerintah memang penting untuk menjaga ketertiban kota. Namun penegakan aturan harus dilakukan secara adil, transparan, dan merata agar tidak menimbulkan keresahan maupun kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

Publik kini menunggu respons resmi Pemerintah Kota Makassar terkait polemik tersebut, termasuk evaluasi terhadap pola penertiban PKL di Kecamatan Ujung Pandang yang tengah menjadi sorotan luas di media sosial.

(Baramakassar).