Meranti, - Bupati Asmar menerima silaturahmi sekaligus audiensi bersama Anggota DPR RI Dapil Riau Fraksi PKB, Iyet Bustami, di Ruang Rapat Dinas PUPR, Senin (18/5/2026).

Dalam pertemuan itu, Bupati Asmar menyampaikan bahwa penutupan sejumlah panglong arang telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat. 

Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, meminta DPR RI turun tangan membantu mencarikan solusi atas persoalan penutupan panglong arang yang berdampak besar terhadap ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Banyak warga yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas pencarian bakau, pengolahan arang, hingga aktivitas distribusi dan perdagangan, kini kehilangan mata pencaharian,” ujarnya.

Sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah, kata Asmar, Pemkab Kepulauan Meranti telah bergerak cepat menyalurkan bantuan pangan kepada warga terdampak, termasuk Bantuan Pangan Non Tunai bekerja sama dengan Bulog.

“Namun kami menyadari, bantuan tersebut tentu hanya bersifat sementara. Yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini adalah solusi jangka panjang yang mampu menjaga keberlangsungan ekonomi rakyat tanpa mengabaikan aspek hukum dan kelestarian lingkungan,” terangnya.

Menurut Asmar, pemerintah daerah memahami bahwa langkah penertiban dilakukan dalam kerangka penegakan hukum dan perlindungan lingkungan, khususnya terkait pengelolaan kawasan mangrove dan kehutanan.  Namun di sisi lain, pemerintah juga tidak bisa menutup mata terhadap kondisi masyarakat pesisir yang selama bertahun-tahun menggantungkan hidup dari sektor tersebut.

“Oleh sebab itu, kami berharap melalui audiensi ini dapat terbangun komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, DPR RI, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan, sehingga lahir solusi yang bijaksana, manusiawi, dan berkeadilan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati Asmar menegaskan bahwa Pemkab Kepulauan Meranti berkomitmen menjaga keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.

“Kami mohon dukungan dari Ibu Iyet Bustami selaku wakil masyarakat Riau di DPR RI untuk membantu memperjuangkan regulasi dan kebijakan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, termasuk mendorong tata kelola mangrove yang berkelanjutan, pembinaan usaha rakyat, serta alternatif lapangan pekerjaan bagi masyarakat terdampak,” pungkasnya.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Khalid Ali, menyebut perizinan panglong arang memang menjadi kewenangan kementerian. Namun demikian, menurutnya, solusi tetap harus dicari agar keseimbangan antara aspek hukum, lingkungan dan ekonomi masyarakat tetap terjaga.

“Untuk itu kami berharap, selaku wakil masyarakat Riau di DPR RI Ibu Iyet Bustami bisa membantu mencari solusi agar keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat Kepulauan Meranti tetap terjaga,” ujarnya.

Sementara itu, Iyet Bustami mengatakan kehadirannya di Kepulauan Meranti bertujuan untuk mendengar langsung persoalan yang terjadi di tengah masyarakat terkait penutupan panglong arang.

“Ya, barangkali ini mungkin bisa menjadi satu informasi yang akurat, yang bisa nanti saya sampaikan ke pusat,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa penindakan terhadap aktivitas yang merusak lingkungan memang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 dan langkah yang dilakukan aparat penegak hukum sudah tepat. Namun demikian, menurutnya, kondisi sosial masyarakat juga harus menjadi perhatian.

“Insyallah, sambil menunggu data, saya akan berkoordinasi dengan rekan Komisi IV DPR RI untuk melakukan audiensi bersama Kementerian Kehutanan dan kementerian terkait lainnya untuk mencari solusi agar masyarakat kita bisa bekerja kembali,” ungkapnya.

Usai audiensi, rombongan melanjutkan kegiatan dengan meninjau panglong arang di Desa Batin Suir, Kecamatan Tebingtinggi Timur, sekaligus menyerahkan 100 paket sembako kepada para pekerja terdampak.

(Am).