Jakarta, - Dalam pertemuannya bersama Kementerian PANRB, Komisi II DPR RI, dan sejumlah Kepala Daerah dari Provinsi Kalimantan Selatan, terkait percepatan reformasi birokrasi dan transformasi manajemen ASN, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan, menegaskan bahwa kepala daerah memiliki posisi penting sebagai pengambil keputusan utama dalam pengelolaan pemerintahan daerah, termasuk dalam penataan ASN yang selaras dengan kebutuhan pembangunan. 

Oleh karena itu, Prof. Zudan mengarahkan agar tata kelola ASN dijadikan sebagai peran strategis dalam mendukung keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, dan efektivitas belanja publik di daerah. 

Dengan posisi kepala daerah yang memiliki peran vital sebagai Chief Executive Officer (CEO) di wilayahnya masing-masing, Prof. Zudan mengimbau agar pejabat yang ditempatkan harus sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan mendukung visi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. 

“Postur jabatan ASN saat ini perlu diikuti dengan strategi pengelolaan ASN yang modern dan adaptif. Karena itu, BKN mendorong seluruh pemerintah daerah untuk segera menerapkan Manajemen Talenta sebagai instrumen utama dalam pengisian jabatan, dan pengembangan karier ASN, tegas Prof. Zudan di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (12/05/2026).

Hal ini juga dikaitkannya dengan tantangan pengelolaan belanja pegawai, penguatan kualitas layanan publik, serta pemanfaatan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan daerah. 

"BKN akan terus memberikan pendampingan intensif kepada instansi pemerintah daerah, termasuk melalui layanan konsultasi daring yang dilaksanakan secara rutin tanpa dipungut biaya," pungkas Prof. Zudan. 

Melalui koordinasi lintas instansi ini, BKN bersama instansi paguyuban KemenPANRB, dan para pemangku kepentingan berkomitmen memperkuat reformasi birokrasi dan manajemen ASN guna mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.

(M.Husnie).