Banten, - Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mendorong penguatan transformasi digital, statistik sektoral, serta keamanan siber dan persandian di daerah dalam rangka mendukung pelayanan publik yang efektif dan terintegrasi. 

Hal tersebut disampaikan pada rapat pembahasan isu-isu strategis berkaitan dengan penyelenggaraan urusan komunikasi informatika, statistik, dan persandian (KISP) yang digelar di Ruang Rapat Lantai 3 Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten, beberapa waktu lalu.

Rapat tersebut dihadiri Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Suprayitno, bersama pejabat dan staf Ditjen Bina Pembangunan Daerah, perwakilan Badan Siber dan Sandi Negara, General Manager Regulatory Affair Management PT Telkomsel, Anhari Fiftyanto bersama Senior Officer Regulatory Affairs PT Telkomsel, Jumadi serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Banten.

Pada kesempatan tersebut, Suprayitno menyampaikan bahwa transformasi digital daerah tidak hanya berfokus pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga pada upaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, terintegrasi, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, percepatan transformasi digital membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Transformasi digital daerah bukan hanya tentang pemanfaatan teknologi, tetapi bagaimana pemerintah daerah mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, terintegrasi, dan menjangkau seluruh masyarakat. Karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penguatan infrastruktur digital, statistik sektoral, keamanan siber, dan pemerataan akses jaringan, khususnya di wilayah yang masih mengalami blankspot,” ujar Suprayitno, dalam rilis yang diterima redaksi, Selasa (12/5/2026).

Ia menambahkan, percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengelolaan data yang akurat, serta penguatan layanan digital di daerah menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. 

"Pemerintah daerah juga didorong untuk mendukung arah kebijakan transformasi digital melalui sinkronisasi data blankspot, penguatan statistik sektoral, serta penguatan keamanan siber dan sandi," imbuh Suprayitno. 

Selain itu, Kemendagri menekankan pentingnya dukungan daerah terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya penyediaan data pembangunan yang akurat dan berkualitas. 

Pemerintah Provinsi Banten sendiri telah menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait dukungan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui sosialisasi pada videotron Diskominfo serta pelaporan pelaksanaan sensus pada dashboard yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik.

Pada rapat tersebut juga dibahas pentingnya validasi dan sinkronisasi data blankspot guna mendukung perencanaan program digital dan pengembangan ekonomi daerah yang lebih tepat sasaran. 

Pemerataan akses jaringan dinilai menjadi kebutuhan dasar untuk mendukung pelayanan publik, aktivitas pemerintahan, hingga pengembangan ekonomi digital masyarakat.

Dari sisi keamanan siber, perwakilan BSSN menyampaikan pentingnya penguatan tata kelola keamanan informasi melalui penguatan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS), implementasi tanda tangan elektronik, serta peningkatan keamanan informasi hingga tingkat desa. Provinsi Banten sendiri tercatat memiliki nilai SPBE sebesar 3,693 dengan kategori sangat baik dan Indeks KAMI versi 5.0 dengan kategori tinggi.

Sementara itu, PT Telkomsel menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan transformasi digital di Provinsi Banten melalui penguatan konektivitas jaringan dan pengembangan ekosistem digital. Hingga saat ini, Telkomsel telah membangun sekitar 2.600 tower, termasuk tower 4G, dengan cakupan layanan mencapai 99,4 persen wilayah Banten.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah wilayah blankspot dan titik dengan kualitas sinyal rendah, terutama di kawasan perdesaan. Kondisi tersebut berdampak pada akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan, hingga aktivitas ekonomi digital.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Banten bersama pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam pelaksanaan urusan KISP, percepatan transformasi digital, penguatan statistik sektoral, perluasan infrastruktur telekomunikasi, serta penguatan keamanan siber dan persandian di daerah. 

Selain itu, akan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap Diskominfo Kota Serang berkaitan dengan dukungan terhadap pelaksanaan isu-isu strategis di Provinsi Banten.

(M.Husnie).