Palopo, - Komando Wilayah Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) Luwu Raya Periode 2025–2027 resmi dilantik pada Senin (08/05/2026). Pelantikan yang mengusung tema “Menyatukan Barisan, Mewujudkan Cita-cita Revolusi GAM” tersebut berlangsung dengan penuh semangat perjuangan dan dihadiri berbagai unsur penting.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua II DPRD, Alfri Jamil, S.E., M.Si., unsur Dandim, serta perwakilan dari Komando Pusat GAM. Kegiatan secara resmi dibuka oleh Rudi Arianto, S.H., selaku Dewan Perjuangan Gerakan Aktivis Mahasiswa Luwu Raya, sementara prosesi pelantikan dipandu oleh Muh. Ardianto Palla, S.H.
Ketua panitia pelaksana, Gilang Al Fahrizi, menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan pelantikan tersebut.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh senior dan semua pihak yang telah memberikan sumbangsih, baik secara materi maupun nonmateri, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Pada momentum tersebut, Ahmad Hanifulla resmi dilantik sebagai Panglima Komando Wilayah Gerakan Aktivis Mahasiswa Luwu Raya Periode 2025–2027. Dalam pidatonya, ia menegaskan komitmennya untuk menghadirkan warna baru dalam arah perjuangan organisasi.
Ia juga menegaskan bahwa GAM Luwu Raya akan terus mengawal setiap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
“Kami memastikan bahwa Gerakan Aktivis Mahasiswa Luwu Raya akan terus menjadi hantu bagi penguasa yang zalim. Prinsip perjuangan kami sederhana, bahwa penindasan adalah musuh abadi GAM, demokrasi kerakyatan adalah tawaran tetap GAM, dan semangat kemenangan rakyat adalah jiwa perjuangan GAM,” tegas Ahmad Hanifulla.
Kegiatan pelantikan tersebut turut dirangkaikan dengan Dialog Mahasiswa Gerakan Aktivis Mahasiswa Luwu Raya dengan tema *“Satu Tahun Perjalanan MBG: Stop atau Lanjut?”*
Dalam dialog tersebut, Akmal Mahyuddin selaku narasumber pertama menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memerlukan pengawasan yang lebih maksimal agar proses distribusinya berjalan transparan dan tidak lagi memunculkan kasus keracunan makanan.
“Pengawasan terhadap distribusi MBG harus diperketat agar pelaksanaannya lebih transparan dan tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, narasumber kedua, Fitra Dwi Maudi, menilai program tersebut belum menunjukkan dampak yang signifikan dan justru berpotensi menjadi pemborosan anggaran negara.
“Saya menduga program ini hanya menjadi pemborosan anggaran dari aspek kesehatan maupun pendidikan,” katanya.
Narasumber ketiga, Eka Putri Fadilah, menyoroti berbagai persoalan teknis dalam pelaksanaan program MBG yang menurutnya perlu dievaluasi secara menyeluruh.
“Mulai dari kasus keracunan, SOP pelaksanaan, pengecekan kelayakan dapur, hingga kualitas gizi makanan harus benar-benar dievaluasi,” ungkapnya.
Sebagai narasumber terakhir, Ahmad Hanifulla turut menyampaikan kritik terhadap keberlanjutan program MBG yang telah berjalan selama satu tahun sejak diluncurkan pada 06 Januari.
“Selama satu tahun berjalan masih banyak ketimpangan dalam program ini. Dengan anggaran yang begitu besar, saya menilai MBG belum memiliki regulasi yang kuat karena hanya berbasis instruksi Presiden. Selain itu, adanya pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan membuat saya berpendapat bahwa program ini lebih baik dihentikan,” tutupnya.
(Rudianto).
Komentar Anda :
