Jakarta, -  Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI) secara tegas menyampaikan pernyataan sikap terkait dugaan pemborosan anggaran dan buruknya tata kelola di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN). Isu ini langsung menyita perhatian publik karena berkaitan dengan program unggulan nasional *Makan Bergizi Gratis* (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Di satu sisi, PERMAHI mengapresiasi program MBG sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas gizi dan pendidikan generasi bangsa. Namun di sisi lain, pelaksanaan di lapangan dinilai jauh dari kata optimal dan menyisakan berbagai persoalan serius.

Kabid Reformasi Hukum dan Legislasi DPN PERMAHI, Muhammad Ridwan, menilai terdapat banyak kejanggalan kebijakan internal yang justru berpotensi membebani keuangan negara. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang ditekankan oleh Presiden.

*Pengadaan Fantastis, Harga Janggal*

PERMAHI mengungkap dugaan penyimpangan dalam sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN. Salah satu yang paling disorot adalah pengadaan tablet Samsung Galaxy Tab Active5 dengan total nilai Rp508,4 miliar. Harga per unit disebut mencapai Rp17,9 juta, jauh melampaui harga pasar global yang berkisar Rp8 jutaan.

Tak berhenti di situ, pengadaan lebih dari 21 ribu unit motor listrik dengan harga Rp42 juta per unit dengan total mencapai Rp915,6 miliar juga dinilai janggal. PERMAHI mempertanyakan urgensi serta dasar analisis kebutuhan proyek tersebut.

Bahkan, proyek ini telah menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga mengandung cacat prosedur sejak tahap awal perencanaan.

*Proyek Triliunan Dipertanyakan*

Sorotan juga mengarah pada proyek Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) senilai Rp1,2 triliun yang diberikan melalui mekanisme penunjukan langsung kepada Perum Peruri. PERMAHI menilai tidak ada kondisi darurat yang dapat membenarkan penggunaan mekanisme tersebut, sehingga berpotensi melanggar aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

*MBG Dinilai “Bagus di Konsep, Kacau di Lapangan”*

Gelombang kritik publik terhadap program MBG pun kian menguat. Sejumlah temuan di lapangan menunjukkan distribusi yang tidak merata, koordinasi yang lemah, hingga kualitas makanan yang dinilai tidak konsisten. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah program ini benar-benar siap dijalankan secara nasional?

PERMAHI menegaskan bahwa program unggulan Presiden memiliki visi besar dan patut didukung, namun pelaksanaannya harus diawasi ketat agar tidak berubah menjadi ladang pemborosan anggaran.

*Desakan Evaluasi Total*

Dalam pernyataan penutup, DPN PERMAHI menilai kepemimpinan Dadan Hindayana di BGN belum menunjukkan arah yang jelas serta dinilai gagal menerjemahkan mandat strategis Presiden ke dalam kebijakan yang efektif dan efisien.

PERMAHI mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap BGN, termasuk audit terhadap proyek-proyek bernilai fantastis yang dinilai bermasalah. Tanpa langkah tegas, mereka mengingatkan, kepercayaan publik terhadap program nasional bisa terus merosot.

(Rifai).