Jakarta, - Pada pelaksanaan penilaian kompetensi dan potensi terhadap kandidat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR dan DPD RI yang ditangani Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan mekanisme asesmen, Kepala BKN, Prof. Zudan, menyatakan bahwa pembangunan manajemen talenta nasional harus dimulai dari proses profiling ASN yang akurat dan berkelanjutan. 

“Yang kita lakukan hari ini adalah tahapan penting dalam membangun manajemen talenta nasional. Melalui profiling ASN, kita ingin memastikan bahwa negara memiliki ribuan kader terbaik yang siap mengisi posisi strategis, khususnya di level eselon I (JPT Madya),” terangnya Rabu (29/04/2026) di BKN Pusat, Jakarta. 

Untuk proses asesmen di level JPT Madya, BKN menerapkan re-profiling dengan standar penilaian yang lebih tinggi dan komprehensif. 

Proses ini melibatkan asesor berpengalaman guna memastikan hasil yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Prof. Zudan tegaskan bahwa hasil asesmen menjadi instrumen utama dalam memetakan kapasitas pejabat secara objektif. 

“Sekarang sistem kita lebih terbuka dan hasilnya bisa dilihat. Dengan asesmen ini, setiap peserta dapat mengetahui keunggulan dan aspek yang perlu diperbaiki. Ini penting agar pengangkatan jabatan tidak lagi didasarkan pada subjektivitas, tetapi pada kompetensi yang terukur,” ujarnya.

Hal ini menurutnya tidak terlepas dari perubahan signifikan dalam sistem pengangkatan jabatan ASN yang kini semakin terbuka dan berbasis merit. Upaya ini, tambah Prof. Zudan, menjadi bagian dari perbaikan kualitas SDM aparatur Indonesia yang saat ini berada pada level menengah ke atas secara global. Namun demikian, tantangan dalam menjaga objektivitas dan konsistensi sistem merit masih perlu terus diperkuat. 

“Melalui profiling dan asesmen yang konsisten, kita meminimalisir praktik subjektif seperti balas budi, dan menggantinya dengan standar kompetensi yang jelas,” tambahnya. 

Kepala BKN juga mendorong seluruh instansi pemerintah untuk melakukan penilaian kompetensi secara berkala. Ia menyebutkan bahwa hasil asesmen dapat dimanfaatkan dalam proses seleksi terbuka selama masih relevan, yakni dalam kurun waktu kurang dari dua tahun, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas 6,7 juta ASN di Indonesia.

Pembukaan asesmen untuk kandidat JPT Madya di Setjend DPR dan DPD RI ini dihadiri oleh sejumlah JPT di instansi terkait, diantaranya Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN BKN Rahmat Hadi, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN Mohammad Ridwan, Kepala Biro SDM Setjen DPR RI Endang Suryastuti, serta Kepala Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian Setjen DPD RI Fitriani. Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan paparan teknis penilaian oleh tim administrator Puspenkom ASN BKN sebelum seluruh kandidat mengikuti rangkaian asesmen yang telah disiapkan.

(M.Husnie).