Jayapura, - Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah menegaskan komitmennya dalam mempercepat eliminasi AIDS, Tuberkulosis (TB), Malaria (ATM), dan kusta di Papua. Hal tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Eliminasi ATM dan Kusta yang digelar secara hybrid di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Selasa (28/4/2026).

Pada kesempatan itu, Direktur SUPD III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Fauzan Hasan, menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mengakselerasi penanganan ATM dan kusta di Papua.

“Pemerintah daerah memiliki peran kunci dalam memastikan intervensi program berjalan efektif dan tepat sasaran. Penguatan komitmen daerah melalui kebijakan, perencanaan, serta penganggaran yang terintegrasi menjadi faktor penentu keberhasilan eliminasi ATM dan kusta,” ujar Fauzan.

Ia juga menekankan bahwa tantangan di Papua masih cukup kompleks, mulai dari tingginya kasus HIV dan malaria, hingga rendahnya capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di sejumlah daerah.

“Data menunjukkan bahwa beberapa provinsi di Papua masih menjadi penyumbang kasus HIV tertinggi secara nasional dan memiliki wilayah endemis malaria tinggi. Selain itu, capaian SPM untuk layanan TB dan HIV di sejumlah kabupaten/kota masih belum mencapai target nasional. Kondisi ini membutuhkan langkah percepatan yang lebih terarah dan kolaboratif,” tambahnya.

Pada forum tersebut, dibahas pula pentingnya penguatan dan sinergitas lintas sektor, termasuk dukungan TNI, Polri, dan dunia usaha dalam penanggulangan ATM dan kusta.

Fauzan menjelaskan bahwa Kemendagri telah melakukan berbagai langkah strategis untuk mendukung percepatan eliminasi penyakit menular, antara lain melalui integrasi program dalam perencanaan pembangunan daerah, penyusunan nomenklatur penganggaran yang mendukung layanan kesehatan, hingga penguatan monitoring melalui Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) TB.

“Kemendagri secara konsisten mendorong pemerintah daerah agar memasukkan program penanggulangan TB, HIV, malaria, dan kusta dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Selain itu, kami juga terus melakukan pembinaan dan evaluasi, termasuk melalui Rakorpusda yang dilaksanakan secara rutin,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia juga mendorong percepatan penetapan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tuberkulosis serta pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan TB di seluruh daerah di Papua.

“Penetapan RAD TB dan pembentukan tim percepatan menjadi langkah penting untuk memastikan adanya arah kebijakan yang jelas dan koordinasi yang kuat di tingkat daerah,” tegas Fauzan.

Rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan langkah konkret dan terukur dalam mempercepat eliminasi ATM dan kusta di Papua, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan target eliminasi penyakit menular di Indonesia.

Rapat ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian PPN/Bappenas, Asia Pacific Leaders Malaria Alliance (APLMA), TNI, Polri, serta pemerintah daerah di wilayah Papua. Forum ini bertujuan mengevaluasi capaian program, mengidentifikasi tantangan, serta menyelaraskan perencanaan dan pembiayaan pusat dan daerah dalam upaya percepatan eliminasi penyakit menular tersebut.

(M.Husnie).