Jakarta, - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mendesak. 

Hal itu disampaikan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Luhut menginstruksikan seluruh instansi untuk meruntuhkan tembok birokrasi demi target implementasi nasional pada Oktober mendatang.

Saat ini, terdapat 137 program bansos yang tersebar di 38 kementerian dan lembaga. Tanpa integrasi data yang kuat, kerumitan birokrasi dipastikan akan terus menjadi penghalang bagi masyarakat yang membutuhkan.

Melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang dikembangkan Kementerian Komunikasi dan Digital, pemerintah kini memasuki Uji Coba (Piloting) Tahap II di 42 kabupaten/kota. Sistem ini memungkinkan pertukaran data lintas sektor secara interoperable dan real-time.

"Nantinya, proses pendaftaran bansos akan berubah total, pengecekan Otomatis, sistem langsung menyisir data BKN (status ASN), BPJS Ketenagakerjaan (profil penghasilan), Korlantas (kepemilikan kendaraan), hingga ATR/BPN (aset tanah)," jelas Luhut.

Tak hanya itu, untuk verifikasi kelayakan keluar saat itu juga.
Transparansi Sanggah: Jika terjadi ketidaksesuaian, masyarakat bisa melakukan sanggahan langsung di dalam sistem dalam hitungan menit.

Luhut menekankan bahwa efisiensi adalah kunci dari keadilan sosial. Ia memberikan peringatan keras kepada seluruh pemangku kepentingan agar tidak menghambat proses ini.

"Saya tegaskan kembali, kesampingkan sekat atau ego sektoral yang menghambat implementasi program ini! Rakyat tidak boleh menunggu lama hanya karena urusan birokrasi yang berbelit. Birokrasi yang melayani hari ini harus adil, cepat, dan transparan," ujar Luhut.

"Kita tidak sekadar membangun tata kelola pemerintahan yang modern, tetapi kita sedang memastikan bahwa sekecil apa pun hak masyarakat penerima manfaat harus sampai ke tangan yang tepat secara presisi," katanya.

Langkah ini merupakan lompatan besar dari sistem manual seperti yang sebelumnya diuji coba di Banyuwangi menuju sistem digital yang terintegrasi penuh. Dengan rollout nasional yang dijadwalkan pada Oktober, pemerintah optimis tingkat akurasi penerima bantuan akan meningkat tajam, sekaligus menutup celah manipulasi data yang selama ini merugikan negara.

(Dali).