Jakarta, - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) telah melaksanakan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi mekanisme pelaksanaan rilis serta rencana aksi penguatan pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Pusat bersama Kemendagri, Bappenas, dan BPS di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Rapat tersebut menyepakati bahwa rilis capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 dilaksanakan secara terbatas melalui website resmi BPS dan kementerian/lembaga terkait secara serentak. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari percepatan penyampaian hasil pengukuran IDI sekaligus menjaga koordinasi lintas kementerian/lembaga.

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan rilis tersebut, akan dilakukan evaluasi capaian IDI bersama Tim IDI Pusat yang terdiri dari Kemenko Polkam, BPS, Kemendagri, dan Kementerian PPN/Bappenas, yang diarahkan untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan yang lebih terarah dan berkelanjutan, mengingat adanya dinamika capaian IDI pada tahun 2025.

Selain itu, dalam forum rapat koordinasi tersebut juga telah dilaksanakan penyempurnaan dan harmonisasi draft Surat Keputusan Menko Polkam tentang Tim Koordinasi Pengukuran IDI Tahun Anggaran 2026–2029 guna memastikan keterpaduan, kejelasan peran antar pemangku kepentingan, serta efektivitas implementasi kebijakan ke depan.

“Rilis capaian IDI Tahun 2025 dilaksanakan secara terbatas sebagai langkah percepatan, yang akan segera ditindaklanjuti melalui evaluasi bersama guna memperkuat kualitas demokrasi secara berkelanjutan serta memastikan sinergi kebijakan antar kementerian/lembaga," kata Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polkam Brigjen TNI Haryandi.

Melalui sinergitas antar kementerian/lembaga, diharapkan pengukuran dan pengawalan IDI dapat terus dioptimalkan dan selaras dengan target pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029.

(Rls).