Bogor, - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melaksanakan rapat koordinasi awal penyelenggaraan pertemuan ke-12 Australia-Indonesia Ministerial Council Meeting on Law and Security (MCM) dan Pertemuan ke-7 Sub-Regional Meeting on Counter Terrorism and Transnational  Security (SRM) yang direncanakan berlangsung pada Oktober 2026. 

"Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan MCM ke-12 dan SRM ke-7, sehingga diperlukan kesiapan yang matang baik secara teknis maupun substantif," tegas Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Pasifik, Oseania, dan Afrika (Pasosaf) Marsma TNI Parimeng saat membuka kegiatan "Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Australia-Indonesia Ministerial Council Meeting on Law and Security (MCM) dan Pertemuan ke-7 Sub-Regional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Security (SRM)" di Bogor, Kamis, (23/4/2026)

Parimeng juga menambahkan pentinya persiapan yang matang dan terstruktur. Pembahasan terkait hal teknis dan substantif dilakukan dengan berbagai stakeholders, antara lain internal Kemenko Polkam, pihak Australia selaku co-chair, antar negara partisipan SRM, K/L pengampu isu, dan Pemda setempat.

"Fokus utama diskusi adalah penyusunan agenda prioritas Indonesia, penguatan practical cooperation, serta sinkronisasi substansi bilateral dan regional dengan  isu-isu aktual seperti online scam, judi online, cybercrime, pendanaan terorisme, perlindungan WNI, dan keamanan maritim," ujar Parimeng.

Ia juga menegaskan kembali bahwa forum ini bertujuan untuk mengidentifikasi usulan agenda dari kementerian/ lembaga, memastikan kesiapan kehadiran, dan menyusun posisi Indonesia  sebelum dikonsultasikan lebih lanjut dengan pihak Australia.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam memperkuat kemitraan dengan Australia dan negara-negara mitra lainnya, serta membangun respons kolektif atas ancaman keamanan transnasional yang semakin kompleks,” tegas Parimeng.

Di akhir penutup rakor, Parimeng menyampaikan bahwa forum ini harus menghasilkan agenda yang kuat,  terukur, dan benar-benar mendukung kepentingan Indonesia di tingkat  bilateral maupun regional.

(Rls).